in

Polisi mulai Bidik Dugaan Pungli di Dinas Perkim Lombok Tengah

Kasatreskrim Polres Lombok Tengah AKP Rafles P Girsang

kicknews.today – Kasus dugaan pungutan liar dengan modus biaya penggandaan berkas kontrak kerja program kegiatan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Lombok Tengah mulai mendapat sorotan Polres Lombok Tengah.

Kasatreskrim Polres Lombok Tengah AKP Rafles P Girsang mengatakan, terkait adanya informasi dugaan pungli yang dilakukan oknum pejabat Dinas Perkim Lombok Tengah, pihaknya masih mengumpulkan data. Setelah itu, baru pihaknya akan melakukan pemanggilan untuk klarifikasi kepada dinas terkait.

“Informasi dugaan pungli Dinas Perkim Lombok Tengah itu masih kita dalami. Kalau ada unsur tindak pidananya pasti kita akan lanjuti,” ujar AKP Rafles P Girsang, Jumat (18/5).

Terpisah, Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perkim Lombok Tengah Lalu Alfian mengatakan, dalam pembuatan kontra kerja itu tidak ada biaya yang dibebankan kepada pihak pelaksana. Melainkan biaya yang dikeluarkan itu adalah biaya penggandaan berkas surat penawaran kontrak kerja.

“Kontrak kerja itu dibuatkan oleh dinas dan tidak ada yang dibayar. Sedangkan untuk berkas penawaran itu dibuat oleh kontraktor itu sendiri, sehingga biaya yang dikeluarkan itu adalah biaya penggandaan surat penawaran,” jelasnya.

Dikatakan, biaya yang dikeluarkan oleh pihak pelaksana, Dinas Perkim tidak pernah ikut campur. Pihak pelaksana diberikan kebebasan untuk memilih konsultan dan untuk pembuatan berkas penawaran kontrak kerja.

Namun pihaknya tetap menyarankan kepada pihak konsultan tempat pembuatan berkas surat penawaran untuk tidak terlalu memberatkan pihak pelaksana.

“Biaya yang dikeluarkan untuk penggandaan berkas surat penawaran itu Rp 500 ribu,” katanya.

Sementara itu, jumlah program kerja yang dilaksanakan pada Dinas Perkim Lombok Tengah tahun 2018 ini sebanyak 231 paket, dengan nilai pengerjaan di bawah Rp 100 juta hingga 150 juta.

“Rata-rata program yang dilaksanakan ini adalah aspirasi dewan untuk rabat jalan, drainase, dan tratoar atau penataan lingkungan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, oknum pejabat pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lombok Tengah diduga melakukan pungli dalam pembuatan berkas kontrak kerja rekanan.

Pihak rekanan diharuskan mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya pembuatan berkas kontrak kerja yakni antara Rp 500 ribu sampai dengan Rp 1,5 juta atau sesuai dengan nilai proyek.

Pihak rekanan memberikan uang itu kepada pihak ketiga sebagai biaya foto copy pembuatan berkas kontrak kerja. Setelah itu, baru uang itu diambil oleh oknum pejabat tersebut kepada pihak swasta tersebut. (ade)