Insiden Wartawan dan Kadispar NTB Diharap AJI Diselesaikan Damai

kicknews.today – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram menyarankan insiden antara Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Provinsi NTB, H. Lalu Mohammad Faozal dengan wartawan liputan6.com Hans Bahnan, diselesaikan secara damai. Dengan harapan, insiden pada Kamis (17/5) di arena Pekan Khasanah Ramadhan (PKR) itu tidak berlarut dan jadi bias.

Insiden itu sebelumnya diadukan Hans Bahnan kepada Divisi Advokasi AJI Mataram, beberapa saat setelah kejadian sekitar Pukul 23.00 Wita. Hans mengaku mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari Lalu Mohammad Faozal saat akan mengkonfirmasi kekecewaan travel umrah yang ambil bagian dalam pameran Khazanah Ramadhan di halaman Islamic Center (IC) Hubbul Wathan.

Travel mengaku kecewa dan disampaikan kepada Hans soal minimnya akomodasi dari panitia. Atas dasar itu, Hans mengkonfirmasi ke Kadispar NTB. Namun jawaban tak memuaskan diterimanya, bahkan bajunya sempat ditarik. Peristiwa itu kemudian berujung cekcok antara kedua belah pihak.

“AJI Mataram menyatakan jika memang benar ada sikap demikian ditunjukkan seorang kepala dinas kepada jurnalis, maka hal itu sangat disayangkan,” kata Ketua AJI Mataram, Fitri Rachmawati dalam press release, Sabtu (19/5).

Seharusnya menurut Fitri, informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, apalagi hubungannya dengan anggaran daerah harus dijawab, sepanjang dinilai pertanyaan itu tidak tendensius dan mengada ada.

Dalam Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, diatur soal akses bagi jurnalis mengumpulkan bahan pemberitaan.  Penjelasannya, demi menjamin kemerdekaan, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Juga di Pasal 7 ayat 2 tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ), pasal 1 poin c  menyebutkan semua pihak mendapat kesempatan setara, serta pasal 3 menyebutkan wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang.

Ini dipertegas lagi dengan Undang Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Bahwa bukan lagi eranya pejabat publik alergi atau tertutup dengan informasi yang sifatnya boleh diakses publik.

AJI berpandangan, sikap Faozal tersebut tentu bukan tanpa alasan. Untuk itu, pada kesempatan ini, AJI juga menyarankan Kadis Pariwisata NTB menyediakan ruang klarifikasi sebagai penyeimbang atas kronologi yang disampaikan Hans Bahnan.

“Sekaligus menjelaskan secara luas terkait kegiatan PKR tersebut,” saran Pikong.

Disisi lain AJI berharap insiden ini jadi pelajaran bersama bagi jurnalis lainnya. Agar dalam menjalankan tugas tugas jurnalistik mengedepankan sikap profesional dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ). “Ini demi mengurangi gesekan dengan narasumber atau meminimalisir resiko saat meliput peristiwa,” harapnya.

Pada akhirnya pihaknya berharap agar insiden kesalahpahaman itu dapat diselesaikan dengan bijak oleh kedua pihak. Ketua AJI Mataram Fitri Rachmawati mendorong dilakukan penyelesaian secara baik, dengan pertimbangan Bulan Suci Ramadhan serta kepentingan yang lebih luas. Kepala Dinas dan Hans agar bisa fokus dengan tugas masing masing berkaitan dengan kepentingan publik. (*)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat