Forkopinda NTB Desak Pengesahan UU Terorisme

kicknews.today – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Provinsi NTB, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan organisasi keagamaan, Selasa (15/5), menyayangkan lambannya pengesahan Undang-Undang Terorisme hanya lantaran sebuah definisi.

Ketua MUI NTB Prof. H. Saiful Muslim saat memandu pernyataan sikap Forkopinda NTB, mendesak agar UU Terorisme itu segera disahkan oleh DPR.

“Mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang,” kata Prof. Saiful Muslim.

Selain itu, Forpokinda NTB juga menyatakan sikap keprihatinan dan belasungkawa yang mendalam atas jatuhnya korban aksi terorisme beberapa hari lalu.

Para tokoh NTB itu mengutuk keras atas terjadinya kerusuhan di Rutan Mako Brimob dan bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, rusunawa di Sidoarjo, dan Mapolrestabes Surabaya.

Menurut mereka, tindakan tersebut adalah tindakan yang sangat biadab dan sangat tidak berprikemanusiaan, yang mengakibatkan jatuhnya korban orang-orang yang tidak berdosa.

Tidak hanya itu, Forkopinda NTB juga menolak segala bentuk ujaran kebencian dan tindakan intoleransi, menguatkan tempat ibadah sebagai wadah untuk menyampaikan pesan-pesan kedamaian dan toleransi, serta mendukung pemerintah, TNI, dan Polri untuk memberantas faham radikalisme dan aksi terorisme.

“Kami mengajak segenap komponen bangsa untuk bersatu padu melawan aksi terorisme, faham radikalisme, dan intoleransi,” tegas Prof. Saiful Muslim.

Disinggung apakah rentetan kejadian pengeboman diduga akibat pembubaran organisasi HTI, Saiful Muslim justru enggan komentari lebih jauh.

“Jangan bahas lain, yang jelas segera sahkan UU itu. Kenapa polisi tidak berani bertindak karena belum pedoman.  Memang kalau melihat dari peristiwa, ada bukti, tapi tidak bisa berbuat, mungkin setelah ada UU, akan ada kemudahan tinggal lacak,” kata dia.

Yang jelas, lanjutnya, perbedaan antara jihad dengan terorisme sangat jauh. Bisa dilihat di Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat