in

Pilgub NTB 2018: Pemuda, Pelopor Literasi Politik Pencerahan

Satria Madisa

Oleh: Satria Madisa*

 

Bulan dan tahun politik gambaran suasana-suasana demokrasi kita hari-hari ini. Hastag #2019GantiPresiden dan #2019TetapJKW menghiasi jagad politik nasional menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres 2019).

Hastag itu juga diekspresikan dengan kaos oblong yang sexi dipentaskan dan menjadi perdebatan. Lumrah, konstitusional dan penanda narasi berdemokrasi kita hidup di relung publik.

Bulan politik sebutan untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 yang diikuti 171 daerah, diantaranya 19 propinsi, 30 kota, dan 110 kabupaten. Salah satunya adalah Pemilihan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pilgub NTB 2018 akan digelar pada 27 Juni mendatang. Gagap gempita, panas, sejuk, romantisme menghiasi panggung rakyat tersebut. Tagline digemakan, visi dipentaskan, figur dipasarkan, strategi disusun dengan tujuan memenangkan kontestasi menjadi orang nomor satu di NTB.

Sebagaimana anak muda lainnya, fenomena semacam itu penting untuk diikuti dan dinikmati dengan suka ria. Dengan narasi yang sejuk dan ritme yang indah untuk dinikmati publik. Karena pemuda harus melek politik walau hanya diekspresikan lewat panggung literasi, diskursus, dan prospek.

Singkatnya kita (pemuda) harus ambil bagian dalam menarasikan pementasan panggung politik rakyat dalam menyeleksi siapakah yang pantas dan layak untuk melayani kepentingannya. Kepentingan terhadap kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB menetapkan daftar pemilih sementara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018 sebanyak 3.545.106 pemilih yang tersebar di 1.137 desa/kelurahan, 116 kecamatan, 10 kabupaten kota dan 8.336 tempat pemungutan suara. Seperti dikutip dari kicknews.today.

Empat pasangan calon dengan platform masing-masing. Ahyar-Mori (NTB Untuk Semua), Suhaili-Amin (NTB Sejahtera), Zul-Rohmi (NTB-Gemilang), dan Ali-Sakti (Maju Bersama Rakyat).

Pilgub NTB juga menyajikan fakta yang unik dengan hadirnya platform politik Non-Block, yang memang digagas sang pendobrak di tengah kuatnya cengkraman partai politik, yang cenderung menghianati amanah rakyat.

Publik biasanya menyebut calon independen, sisi unik yang kedua yakni kehadiran figur perempuan yang seharusnya tabu, tapi inilah politik, kepastian hanyalah ketidakpastian dan seni mendiskripsikan kemungkinan.

Rakyat NTB dengan semua pertimbangan, indikator, dan selera memilih yang mana, “menu prasmanan” tersaji dalam panggung. Dan pilihan kita semua, representasi kepemimpinan lima tahun ke depan.

Harapan kita semua bahwa Pilgub NTB diwarnai dengan kontestasi idiologis, visi, gagasan, narasi, dan literasi. Hanya dengan cara itu, output dari Pilgub bisa melegitimasi pemimpin yang memahami kebutuhan rakyatnya dan semangat zaman.

Politik identitas, black campaign, politik uang hate speach, diharapkan tidak menjadi konsumsi publik. Pertama bisa menjauhkan fiksi terhadap demokrasi partisipatif, dan responsif yang kedua semacam membangun diskursus dan mempertahankan bahwasannya rakyat hanyalah suatu objek dan komoditi, untuk bisa mencapai kekuasaan yang setelah itu dicampakkan, sebagaimana kata pepatah, habis manis sepah dibuang.

Tentu kita semua menginginkan semacam literasi politik pencerdasan berbasis pencerahan terhadap rakyat NTB. Paling tidak, rakyat tidak dididik untuk terus dalam keadaan stagnan dan objek semata. Bukankah politik tidak serta merta soal kekuasaan, apalagi menghalalkan segala cara?

Publik hari ini disajikan pementasan politik yang tidak jarang membodohi pemilik mandat. Politik gagasan yang seharusnya menjadi agenda mendesak bangsa dipolitisasi sama politisi, karena nafsu kekuasaan membabi buta.

Elit politik tanpa kejelasan idiologi, latar belakang yang absurd dengan elegan dan indahnya menyeret rakyat di lingkaran hitam nafsunya.

Hal-hal semacam itu yang memantik lahirnya politik hate speach, politik uang, dan politik berbasis identitas yang seharusnya “musuh bersama” rakyat dan figur yang berkontestasi. Itupun kalau benar rakyat diletakkan sebagai integritas dan pertanggungjawaban politik dan demokrasi.

Seperti yang disebutkan di atas, empat paslon gubernur putra-putri terbaik NTB, bercita-cita membangun dan menarasikan masa depan NTB yang lebih baik.

Dengan semua latar belakang dan rekam jejak, tentu juga tidak bisa kita munafik ada potensi dan realisasi pembodohan politik rakyat yang juga tersaji di media sosial. Dimana tim sukses masing-masing paslon lebih senang dan hobi menyerang pribadi daripada membangun narasi dan otokritik visi, serta memasarkan dan mengkomunikasikan visi kepada masyarakat luas.

Karena harus diakui bahasa visi para paslon adalah gambaran bahasa intelektual di tengah IQ politik masyarakat masih rendah yang indikatornya IPM. Realistik dan penting bagi tim sukses menjelaskan visi dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat.

Kebangkitan Politik Pencerahan dan Posisi Pemuda NTB.

Kebangkitan politik pencerahan fiksi bersama anak muda NTB. Meminjam pandangan Rocky Gerung, fiksi penting sebagai peledak imajinasi untuk berfikir kreatif, dan sekiranya mimpi bersama masyarakat NTB.

Politik pencerahan sederhananya merupakan panggung politik literasi. Panggung, ritme, dan dinamika diwarnai dengan kesejukan.

Kecerdasan dipentaskan, optimisme ditumbuhkan, cinta dihadirkan sebagai idiologi bersama. Dalam hal ini, selera masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi semacam laboratorium penyeleksi. Narasi hidup, literasi politik rakyat menyuguhkan pemandangan yang menyilaukan mata.

Siapakah yang tidak menginginkan NTB lebih baik? Bayi-bayi lahir tidak ditakdirkan miskin dan terlantar, masyarakan dengan mudah dan gampang mengenyam pendidikan, akses kesehatan tanpa stratifiksi kelas, pertumbuhan ekonomi meninggi, kesenjangan dipersempit, IPM menanjak.

Masa depan kita semua akan bergantung pada warna politik yang dipentaskan dan politik pencerdasan (Pilgub) diskursus harus bertransformasi. Pilihlah pemimpin terbaik diantara yang baik. Karena pilgub bukan hanya perkara serimonial, tapi agenda menarasikan masa depan kita bersama.

Pemuda NTB sebagai miniatur keberlanjutan generasi, generasi pelanjut kaum intelektual harus meramaikan pementasan dengan narasi dan literasi yang menyuguhkan diskursus intelektualisme. Sebagai pengontrol perubahan, realitas yang memunculkan kemunduran berdemokrasi dan potensi-potensinya harus dijawab dengan kampanye literasi, dan sebagai moral force, kesejatian demokrasi harus diperjuangkan.

Pemuda NTB tidak boleh netral apalagi skeptis dan memamerkan sikap anti Pilgub dengan menjadi kekuatan alternatif golongan putih. Rumusnya sederhana, kegelapan tidak harus dikutuk, lentera harus dinyalakan dan optimisme harus direbut.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB harus memimpin gerakan pencerahan politik masyarakat, begitupun HMI, IMM, PMII, paguyuban, dan lain sebagainya, dengan spirit yang sama “kepentingan NTB di atas kepentingan kelompok”.

Potensi mengkambing hitamkan politik secara membabi buta terbuka, penulis melihat itu sikap skeptis dan pesimis. Anak muda tidak boleh pesimis dimana ruang untuk optimis terbuka.

Sebagai penutup tulisan ini, saya mengajak rekan-rekan mahasiswa, pemuda untuk ambil bagian, walaupun dengan satu langkah kecil. Tentu harapan kita semua 27 Juni mendatang Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pilihan rasional masyarakat NTB, yang bisa memajukan dan memberikan kepastian terhadap masa depan NTB.

 

*) Penulis adalah Direktur Lisong Literasi

Tinggalkan Balasan