in

Oknum Pejabat di Lombok Tengah Diduga Lakukan Pungli

Lokasi penggandaan kontrak kerja rekanan Disperkim Lombok Tengah milik pihak ketiga (Foto: Ist)

kicknews.today – Walaupun Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama aparat penegak hukum telah membentuk Tim Saber Pungutan Liar (Pungli), namun dugaan Pungli oknum yang tidak bertanggungjawab masih saja terjadi. Oknum Pejabat pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lombok Tengah diduga melakukan pungli dalam pembuatan berkas kontrak kerja rekanan.

Informasi yang dihimpun wartawan, pihak rekanan diharuskan mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya pembuatan berkas kontrak kerja yakni antara Rp 500 ribu sampai dengan Rp 1,5 juta atau sesuai dengan nilai proyek.

Pihak rekanan memberikan uang itu kepada pihak ketiga sebagai biaya foto copy pembuatan berkas kontrak kerja. Setelah itu, baru uang itu diambil oleh oknum pejabat tersebut kepada pihak swasta tersebut.

Pihak ketiga selaku pengusaha foto copy di wilayah Kota Praya, Lombok Tengah itu, saat dikonfirmasi membenarkan adanya biaya yang harus dibayarkan pihak rekanan dalam pembuatan kontrak kerja tersebut.

Dikatakannya, uang yang dibayar itu untuk biaya jasa foto copy, materai, dan lain-lain, karena berkas itu dibuat rangkap tujuh.

“Wajar pihak rekanan itu membayar karena mereka terima jadi. Tinggal melakukan pencairan saja. Kenapa ini yang harus dipersoalkan,” ujar pihak swasta yang tidak mau namanya dimediakan itu, Senin (7/5).

Dijelaskan, biaya yang dikeluarkan oleh pihak pelaksana itu tidak ada yang sampai Rp 1,5. Akan tetapi biaya yang mereka bayar itu Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta, sesuai dengan nilai kontrak kerja yang dikerjakan.

“Kita hanya kerjasama dengan Dinas Perkim untuk penggadaan berkas kontrak kerjanya. Jumlah kontrak kerja yang dibuat di sini itu 30 paket. Kenapa yang tidak nilainya miliaran itu yang harus dipertanyakan pak,” cetusnya.

Terpisah, Kadis Perkim Lombok Tengah L. Firman Wijaya yang dikonfirmasi membantah adanya pungli yang dilakukan oknum pejabat bawahannya tersebut.

“Tidak pernah ada biaya yang dikeluarkan oleh pihak rekanan dalam pembuatan kontrak kerja tersebut, karena kontrak kerja itu sudah kewajiban dinas untuk membuatkannya,” tukasnya saat acara Hardiknas di Desa Aik Bukak, Rabu (2/5) lalu. (ade)

Tinggalkan Balasan