Warga Lombok Tengah Gugat Bupati, Gubernur NTB dan Presiden Jokowi

kicknews.today – Setidaknya ada dua puluh dua orang dari dua puluh lima warga Lombok Tengah yang merasa hak atas tanah mereka yang saat ini digunakan sebagai Bandara International Lombok (BIL) belum terpenuhi hingga saat ini. Mereka akhirnya melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Praya.

Surat gugatan dengan nomor, 03/HLO/G/Pdt/IV/2018 melalui Advokat/Pengacara – konsultan hukum, ‘Hamdan Law Office dan Patner’ Tanak Awu, Pujut, Lombok Tengah Telah resmi melayangkan surat ‘Gugatan Perbuatan Melawan Hukum’ (GPMH) ke Pengadilan Negri Praya pada tanggal (11/04) yang lalu,

“Kami menggugat Angkasa Pura I Lombok, Bupati Lombok Tengah, Gubernur NTB, kementrian BUMN, KPK, BPN Lombok Tengah dan turut tergugat KOMNAS HAM RI, DPRD Provinsi, DPRD Lombok Tengah Bahkan kami juga menggugat Presiden RI untuk segera memenuhi hak-hak warga belum terpenuhi hingga saat ini. “kata Hamdan kuasa hukum dari warga penggugat saat di hubungi kicknews.today pada Kamis, (3/05).

Hamdan menuturkan sejak lama permasalahan hak atas warga itu telah dilaporkan warga namun tidak ada respon dari penegak hukum terlebih dari pemerintah untuk menyelesaikan gejolak warga yang nota bandnya di bawah garis kemiskinan. Bahkan pihak angkasa pura 1 ditantang warga untuk mengukur ulang tanah warga yang telah dibayar separuhnya oleh pemerintah, namun pihak Angkasa Pura berdalih jika permasalahan tersebut sudah seselai.

“Warga meminta angkasa pura untuk mengukur ulang tanah di lokasi bandara yang dituntut warga, karna masih ada hak warga di sana yaitu sisa tanah yang belum dibayar Ini disebabkan pada saat pembebasan lahan pemilik tanah tidak dilibatkan dalam pengukuran, namun pihak angkasa pura berdalih permasalahan itu sudah di selesaikan tim 9 yang di bentuk pemerintah untuk membebaskan lahan pada saat itu,” ucap Hamdan

“Atas dasar itulah warga yang haknya dizolimi menggugat pemerintah dan presiden jokowi untuk segera turun menyelesaikan masalah ini, karna selama ini pemerintah seakan tutup telinga dan tutup mata terkait dengan peasalahan ini. Maka kita tempuh jalur hukum perdata yang berlaku di negara ini,” imbuhnya.

Selain menggugat Presiden Jokowi , turut tergugat juga komnas HAM, ketua DPRD lombok tengah, ketua DPRD Provinsi NTB,

“Berkas gugatan tengan di proses kita menunggu panggilan dari Pengadilan Negeri Praya, insyaAllah dalam waktu dekat ini sudah akan di gelar,” tutupnya. (awi)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat