in

Aplikasi “Siskeudes” Perketat Pengawasan Dana Desa

Workhsop “Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes” di D' Praya Hotel

kicknews.today – Pengelolaan keuangan Dana Desa yang digelontorkan Pemerintah Pusat terus mendapat perhatian dari semua pihak. Anggota DPR RI, Wilgo Zainar bersama BPK, Polri, dan BPKP, Kamis (3/5), menggelar workhsop bertajuk “Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes”.

Kegiatan yang diikuti para kepala desa di D’ Praya Hotel Batujai, Lombok Tengah itu untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

“Hari ini anggota Komisi XI DPR RI bersama BPK, Polri, dan BPKP melakukan sosialisasi evaluasi dana desa dan pengelolaan sistem aplikasi ‘Siskeudes’,” ujar Wilgo Zainar usai acara.

Dijelaskan, kegiatan ini juga dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan pengelolaan dana desa, baik itu dari segi perencanaan maupun laporan pertanggungjawabannya, sehingga pelaporan melalui aplikasi “Siskuedes” nantinya bisa lebih sederhana.

“Pelaporan Dana Desa itu sudah dilakukan secara online untuk meningkatkan pengawasan,” ujarnya.

Menurut Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Dapil NTB itu, selama ini masih banyak pelaporan keuangan Dana Desa itu yang belum sempurna, dimana Dana Desa itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan.

Disamping itu, lanjutnya, saat ini ada perubahan regulasi terkait pengelolaan Dana Desa, sehingga secara otomatis akan berpegaruh terhadap tata kelola anggaran Dana Desa di tingkat bawah.

“Perubahan regulasi oleh pemerintah itu, tujuannya pasti untuk pelayanan yang lebih baik,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Inspektorat Lombok Tengah L. Aswantara mengungkapkan, kegiatan itu dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terkait adanya perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat, dalam penerapan aplikasi “Siskuedes” pengelolan Dana Desa.

Dimana BPK dan BPKP secara teknis mengawasi realisasi penggunaan Dana Desa, untuk mengurangi potensi kerugian negara dan pengguna Dana Desa tepat sasaran.

“Pelaporan Dana Desa  di Lombok Tengah ini sudah dilakukan secara online,” pungkasnya. (ade)