Dishub “Galau” Cidomo di Lombok Utara Banyak tak Berizin

kicknews.today – Keberadaan ratusan angkutan umum tradisional ‘cidomo’ yang tidak memiliki izin operasional dari dinas terkait, menjadi dilema tersendiri bagi Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Lombok Utara dalam penertiban atau pengaturannya.

“Untuk mengatur itu tidak ada dasarnya, karena mereka belum punya surat-suratnya. Bagaimana kita bisa tindak,” ungkap Sekretaris Dishublutkan KLU H. Samsul Rizal, belum lama ini.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan mengenai pemberian izin angkutan penumpang.

Hal itu untuk mengantisipasi manakala terjadi pelanggaran maupun kecelakaan, demikian pula dalam rangka memberi rasa aman dan nyaman kepada para pengguna jasa trasnportasi tradisional itu.

“Contoh cidomo yang di Pemenang, jika tidak salah jumlahnya 87 unit. Kalau mereka punya masalah, bagaimana kita bisa tindak, dilematis juga,” sebutnya.

Dijelaskannya, di Lombok Utara setidaknya tercatat 284 unit cidomo yang beroperasi. Dari jumlah tersebut sebagian ada yang telah mengantongi surat dan sebagian lagi masih belum.

Lebih rinci dia memaparkan, selain di Kecamatan Pemenang juga terdapat di Kecamatan Tanjung tercatat 63 unit. Khusus di tiga gili, Gili Trawangan paling mendominasi dengan jumlah 63 unit, disusul Gili Meno 27 unit, dan Gili Air sebanyak 25 unit.

“Kayangan, Gangga, dan Bayan memang tidak ada. Jadi cuma Pemenang dan Tanjung saja. Ini berdasarkan pendataan tahun 2017. Di tiga gili kami sempat menertibkan cidomo yang belum punya izin di sana,” jelasnya.

Terhadap cidomo di tiga gili khususnya Gili Trawangan kini dianggap cukup bagus. Mayoritas tercatat telah memiliki izin dari dinas, walaupun ada sebagian yang masih belum namun kemungkinan izinnya telah kadaluarsa. Karena itu pihaknya akan kembali turun guna mendata dan melakukan perpanjangan izin.

“Kalau cidomo di Trawangan semua sudah ada, mulai cidomo dongol (tanpa kap) dan cidomo yang memiliki kap. Seumpama bermasalah, melanggar aturan, tinggal ditindak dengan mencabut surat-suratnya,” bebernya.

Lebih jauh Rizal menyampaikan, keberadaan cidomo di kawasan pariwisata tiga gili memang dibatasi. Langkah ini untuk menekan kapasitas angkutan serupa di pulau itu agar tidak overload.

Selain itu, lanjut Rizal, cidomo dianggap memiliki potensi dalam menghasilkan pundi-pundi rupiah ke kas daerah melalui retribusi jasa angkutan umum.

“Sekarang teratur, apalagi ada koperasinya di sana. Cidomo ini bisa dijadikan potensi retribusi parkir. Jadi yang memiliki surat-surat bisa kami tarik khusus parkirnya, tapi yang belum punya ini yang susah,” tandas Rizal. (iko)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat