Sengkarut BPPD NTB, Johan Suruh Sekda Belajar dari Kasus BPR NTB

kicknews.today – Dualisme Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB terus menjadi sorotan. Terlebih pasca Sekretaris Daerah Provinsi NTB H. Rosiady H. Sayuti menggelar rapat untuk menentukan siapa yang layak jadi pucuk pimpinan, namun berujung ‘deadlock’.

Terkait hal itu, anggota DPRD NTB H. Johan Rosihan justru nyeletuk menyalahkan Sekda NTB yang dianggapnya terlalu intervensi, dalam persoalan kepengurusan lembaga yang bertugas mempromosikan pariwisata NTB itu.

“Suruh Pak Sekda belajar dari kasus BPR NTB. Akibat intervensinya gagal merger, sampai ‘Now’ dan bukan hanya gagal tapi jadi berantakan,” celetuknya, Kamis (26/4).

Menurut Johan, apa yang menjadi referensi Sekda bahwa Ketua BPPD harus bisa berbahasa Arab, bagi Johan, memang itu penting. Akan tetapi jangan menafikan semua kriteria yang lain, dalam arti wisatawan yang masuk ke NTB bukan hanya dari Timur Tengah saja.

Politisi PKS NTB itu berpendapat, dengan posisi Fauzan Zakaria ditempatkan sebagai wakil ketua dinilai sudah bagus.

“Belajar dulu lah jadi ‘tukang jualan’ di dunia pariwisata ini. Jangan langsung mau jadi pemimpin,” katanya.

Disinggung langkah Sekda NTB menunjuk Fauzan Zakaria karena di backup Gubernur TGH. M. Zainul Majdi, dimana gubernur pernah menyampaikan bahwa ide tersebut searah dengan pengembangan wisata halal. Johan balik bertanya, memang kenapa kalau di backup TGB?

Johan menegaskan, jika bicara bahasa, semua pelaku wisata di dunia tidak ada yang terkendala mengenai bahasa, mereka semua mengerti bahasa Inggris, artinya bukan hanya bahasa Arab seperti alasan Sekda NTB.

Dengan demikian, dirinya meminta supaya wisata halal jangan dipolitisasi untuk melegalkan orang tertentu demi menduduki posisi tertentu, seperti yang terjadi di tubuh BPPD NTB saat ini.

“Wisata halal bukan hanya milik orang yang mengerti bahasa Arab semata, tapi milik semua kita,” tandasnya.

Ditambahkan Ketua Komisi III DPRD NTB itu, wisata halal esensinya bukan pada bahasa, tapi lebih kepada kesiapan produk serta jasa yang bisa disajikan kepada wisatawan. Jika konsen pada wisata halal, maka Pemprov NTB harusnya membuat kebijakan produk wisata halal.

Dia mencontohkan, coba masuk salah satu mall terbesar di NTB, masih banyak gerai-gerai yang belum ada sertifikat halalnya.

Begitu pula halnya jika berkunjung ke Pantai Ampenan. Apakah ketika tiba waktu Maghrib aktivitas di sana dihentikan sejenak untuk solat?

“Yang kita tekankan, bagaimana kesiapan tempat ibadahnya,” tutupnya. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat