in

Kasus Usaha Air Bersih PT BAL di Gili Trawangan Mulai Disidangkan di PN Mataram

Staff PT BAL saat menunjukan proses pengolahan air (Foto: Riko)

kicknews.today – Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (25/4), menyidangkan perdana untuk perkara usaha komersil air bersih hasil pengeboran dan penyulingan air tanah di Gili Trawangan secara ilegal.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati NTB Armansyah Lubis, usai mengikuti sidang perdana dengan terdakwanya pengelola usaha ilegal dari PT Berkar Air Laut Jhon Matheson, mengatakan, sidang perdana adalah pembacaan dakwaan.

“Sesuai isi dakwaannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis yang mengatur tentang pengairan, Undang-Undang RI Nomor 11/1974,” kata Lubis.

Dalam dakwaannya, Jhon Matheson yang berperan sebagai penanggung jawab usaha komersil air bersih di kawasan wisata Kabupaten Lombok Utara itu dikenakan Pasal 15 Ayat 1 Huruf b Juncto Pasal 11 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11/1975 tentang Pengairan Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

“Jadi terdakwa selaku direktur utama bertanggung jawab terhadap pengeboran dan pengambilan air tanah di Gili Trawangan secara ilegal. Karena tidak ada izin pengeboran (SIP) dan juga izin Pengambilan Air Tanah (SIPA),” ujarnya.

Usaha yang dimulai sejak tahun 2011 tanpa izin tersebut, berdiri dengan modal Rp3 miliar. Terdakwa bersama dua rekannya memulai kegiatan usaha di Gili Trawangan dengan membawa bendera perusahaan yang berkantor dan tercatat sebagai penanam modal asing (PMA) di Denpasar, Bali.

Dimulai dengan mendirikan pabrik penyulingan air laut, jelasnya dalam dakwaan, perusahaan yang dikelola terdakwa membuat dua titik sumur bor di kawasan Timur Gili Trawangan.

Dengan modal tersebut, PT BAL di tahun 2017 tercatat telah menjual hasil pabrikannya kepada 969 pelanggan. Bahkan dengan menjualnya di kisaran harga Rp24.000 sampai Rp36.000 perkubik, di tahun 2016, PT BAL tercatat meraup penjualan hingga mencapai angka Rp20 miliar.

Pada tahun 2016, PT BAL sempat mengajukan izin usahanya ke pihak pemerintah kabupaten. Namun upaya untuk mendapatkan SIPA tersebut ditolak oleh pemerintah karena alasan bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

Meskipun tidak mengantongi izin yang sah, namun PT BAL kian mengembangkan usaha komersilnya ke pulau seberang, Gili Meno. Sejak sayap usahanya berdiri di tahun 2016, PT BAL di Gili Meno sudah mendapatkan 196 pelanggan. (ant)