in

Rapat Penentuan Ketua BPPD NTB Berakhir ‘Deadlock”

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H Rosiady H. Sayuti

kicknews.today – Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Rosiady H. Sayuti mengumpulkan Pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah terkait kisruh jabatan ketua institusi tersebut. Namun cukup disayangkan rapat yang digelar pada Rabu (25/4), dan dihajatkan untuk islah tersebut justru menuai jalan buntu alias deadlock.

Pasalnya, Ketua BPPD NTB versi L. Abdul Hadi Faisal yang ditetapkan berdasarkan hasil voting, tetap menolak ketua pilihan Sekda NTB yakni Faozan Zakaria.

Menanggapi hal itu, Sekda NTB tetap optimis bahwa kisruh dualisme kepengurusan institusi yang mengurus pariwisata tingkat daerah itu, akan selesai dengan cara musyawarah untuk mufakat.

“Tadi kesepakatan kita, tidak boleh ada pengurus komentar, karena pertemuan bersifat tertutup dan masih debatable,” ungkapnya usai menggelar pertemuan di ruang kerjanya.

Dia menjelaskan, pertemuan itu semata-mata digelar untuk kompromi, menyepakati bahwa kepengurusan akan ditentukan melalui jalur musyawarah mufakat.

“Ini kita lakukan agar kepengurusan sesuai ketentuan,” kata Rosiady.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTB itu menegaskan, kisruh dualisme kepengurusan tersebut akan tuntas paling lambat 29 April mendatang. Hal itu karena mereka harus bekerja untuk mempromosikan destinasi pariwisata yang sedang menggeliat yang dimiliki NTB.

Disinggung mengenai UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dimana di dalamnya mengatur proses dan mekanisme pemilihan kepengurusan dari anggota dan untuk anggota. Rosiady menegaskan, tidak jadi masalah, karena ada aturan yang menegaskan peran kepala daerah dalam hal ini gubernur untuk menentukan persyaratan pengurus dari tim sembilan.

“Kami sudah jelas, ketua dan anggota dipilih oleh anggota sendiri. Terus apa mau dipersoalkan,” kilahnya.

Sementara terkait kapan rapat akan dilanjutkan, Rosiady mengatakan bahwa rapat lanjutan akan dilakukan dalam waktu sesingkatnya. Selain itu pihaknya tetap berpedoman pada musyawarah untuk mufakat. (prm)