Aturan Baru Taksi ‘Online’, Organda NTB Ancam Tak Bayar KIR dan Trayek

kicknews.today – Pengusaha angkutan umum konvensional yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat mengancam berhenti mengikuti aturan pemerintah jika Kementerian Perhubungan membuat aturan baru lagi tentang taksi daring.

“Kami akan menyampaikan protes atas rencana Kementerian Perhubungan tersebut dengan cara bersurat kepada Gubernur NTB,” kata Ketua Organda NTB, Antonius Zaremba Mustafa Kamal di Mataram, Selasa (24/4).

Dalam surat protes tersebut, pihaknya akan memberikan pernyataan bahwa tidak mau lagi melakukan uji kendaraan bermotor (kir), perpanjan trayek dan semua yang tertuang dalam ketentuan Peraturan Menteri (PM) Nomor 108 Tahun 2017.

“‘Kan tidak ada yang masuk jadi pendapatan asli daerah nanti. Sementara item itu tidak ada penganggarannya dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia mengatakan keinginan Kementerian Perhubungan membuat aturan khusus bagi taksi daring (online) mendapat penolakan dari 10 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Organda, yakni Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta dan NTB.

Saat audensi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada awal April 2018, lanjut Antonius, salah satu tuntutan DPP Organda adalah jika PM 108 tidak ditegakkan menyeluruh untuk semua jenis angkutan umum, maka seluruh aturan/ketentuan yang menyangkut angkutan umum (penumpang maupun barang) tidak perlu dipatuhi lagi dan ditegakkan.

Ia juga berharap Kementerian Perhubungan secepatnya menegakan PM 108 serta mencabut semua aturan yang bertentangan dengan PM 108. Di antaranya Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat pada 20 Februari 2018 mengenai implementasi PM 108.

“Jangan taksi online dispesialkan oleh pemerintah, aturan kita harus sama. Mau taksi online, mau konvensional, aturannya sudah jelas, PM 108. Pemerintah daerah juga harus menyuarakan,” katanya.

Menurut dia, tidak ada yang membedakan antara taksi daring dengan konvensional. Hanya saja, jenis penawarannya ada yang konvensional dan ada yang menggunakan jaringan internet, tetapi pada prinsipnya, yakni jasa pelayanan angkutan umum.

Oleh sebab itu, Organda NTB tetap bersikap tegas, yakni tidak boleh ada diskriminasi yang dilakukan pemerintah.

“Cobalah yang online ikuti aturan, seperti koperasi yang mewadahi Uber. Tidak ada masalah,” kata Antonius. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat