Puluhan Bangunan di Gili Meno mulai Dibongkar

kicknews.today – Tim penertiban Pemkab Lombok Utara, Selasa (24/4), melakukan pembongkaran puluhan bangunan yang dianggap melanggar roi pantai di Gili Meno Kecamatan Pemenang. Penertiban itu dipimpin langsung Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin bersama Kapolres Lombok Utara AKBP Afriadi Lesmana.

Wakil Bupati Lombok Utara mengungkapkan, dalam penertiban kali ini pemkab tidak ingin membuat warga kecewa. Hal itu berkaca pada penertiban bangunan di Gili Trawangan tahun lalu, setidaknya sejumlah persoalan muncul pasca pembongkaran.

“Kita tidak menunggu berbulan atau berminggu, sekarang ini sudah langsung (mengerjakan proyek pasca penertiban). Kepada teman-teman jangan biarkan seperti dulu,” ungkap Wabup Sarifudin.

Menurut Wakil Bupati, pelanggaran yang terjadi terhadap roi pantai di tiga gili secara khusus telah berlangsung sejak lama. Maka dari itu negara dalam hal ini pemkab dianggap wajib andil dalam menata kawasan tersebut, supaya berfungsi sebagaimana mestinya. Terlebih pembongkaran bangunan yang menghalangi pemandangan ke arah pantai itu, merupakan implementasi pemerintah dalam melayani wisatawan yang hadir berkunjung.

“Termasuk Dinas PU dan LH harus koordinasi dengan baik, jangan sampai masyarakat kita kecewa. Karena ini adalah langkah kita untuk menata kawasan pariwisata,” terangnya.

Dari hasil identifikasi setidaknya terdapat 41 bangunan berbagai jenis yang akan ditertiibkan khusus di Gili Meno.

Penertiban yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 17.00 Wita itu melibatkan 250 personil. Dimana pembongkaran di pulau Meno akan berlangsung hingga 27 April mendatang.

Lebih lanjut Wakil Bupati Sarifudin mengungkapkan, pasca kegiatan pembongkaran pemkab akan segera membangun jalan dengan desain tiga ruas untuk pejalan kaki, sepeda, dan juga cidomo.

“Segera lanjutkan programnya. Segera buat desain jalan dimana rencana kita tiga ruas, duanya untuk sepeda, dan satu untuk cidomo,” beber Sarifudin.

Disinggung terkait bangunan milik pemerintah atau yang berfungsi untuk kepentingan publik, seperti gardu PLN dan penangkaran penyu. Sarifudin mengatakan, akan diberi pengecualian. Hal itu sesuai dengan SK Bupati, dimana di dalamnya tidak terdapat klausual yang menyebutkan bangunan untuk kepentingan publik ikut dibongkar.

“Dalam SK Bupati, termasuk fasilitas umum seperti gardu PLN, pos keamanan dan penangkaran penyu. saya kira itu tidak masuk klausul,” katanya.

“Ini adalah langkah nyata kita untuk melayani masyarakat. Apalagi kami di Gili Trawangan tahun 2018 ini sudah anggarkan sekitar Rp 6 miliar, untuk tindaklanjut pembangunan pasca pembongkaran di sana,” pungkasnya. (iko)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat