Tagih Sisa Penjualan Saham dari PT DMB, TGB Gunakan JPN

kicknews.today – Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi akhirnya memutuskan menggunakan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menagih PT Multi Daerah Bersaing (MDB) karena belum membayar sisa penjualan saham 6 persen terhadap tiga Pemerintah Daerah, yakni Pemprov NTB, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat melalui PT Daerah Maju Bersaing (DMB) sebesar Rp 408 Miliar.

“Karena ini merupakan janji terkahir akan dibayar. Namun tak kunjung dibayar, maka kami akan minta bantuan JPN, ” ungkapnya usai rapat paripurna LKPJ Pemprov tahun 2013-2018, Senin (23/4).

Gubernur yang kerap disapa TGB itu menegaskan, telah memerintahkan kepada asisten II, Setda Provinsi NTB untuk mengecek langsung kepada DMB apakah pemabayarannya sudah masuk atau tidak. Jika tidak maka provinsi tentu akan bersikap tegas akan menggunakan Jaksa Pengacara Negara (JPN) melaui Surat Kuasa Khusus (SKK) yang akan dikelurkan gubernur.

“Tadi saya sudah perintahkan asisten II cek, kalau belum masuk besok pagi, saya perintahkan untuk konsultasi ke Kajati (Kejaksaan Tinggi),” kata dia.

Asisten II yang membidangi ekonomi itu diperintahkan untuk melakukan konsultasi bersama Kajati terkait langkah-langkah apa yang akan diambil.

Menurutnya sebenarnya yang mengajukan JPN bukan pemerintah daerah tetapi PT DMB itu sendiri. DMB, kata dia merupakan BUMD sehingga langkah mengunggunakan jakan negara sangat dimungkinkan untuk bisa dimanfaatkan.

Dia mengakui bahwa betul hari ini, adalah janji untuk dibayarakan hal itu sesuai dengan kesepakatan komisaris MDB bersama Provinsi NTB dan para bupati beberapa waktu yang lalu. Dengan janji tersebut tentu menjadi target pemetintah daerah.

“Kalau mereka ingkar janji kita harus tempuh proses yang lain (JPN,red),” tegas gubernur dua periode itu.

Ditanya apakah penggunana JPN itu merupakan kesepakatan bersama pemilik saham? Gubernur mengatakan kekompakan kearah penggunaan JPN pasti terjadi. Tetapi, kata dia dalam hal ini juga provinsi yang punya saham sebanyak 40 persen didalamnya tentu akan mengambil langkah langakah yang lebih serius.

“Intinya paling tidak dari provinsi akan mengambil langkah itu. Provinsi akan kuasakan dalam bentuk surat kuasa khusus (SKK),” terang TGB. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat