PT CKS Bantah Sekap Puluhan Calon TKW Asal NTB di Malang

kicknews.today – Perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) PT. Citra Karya Sejati (CKS), membantah menyekap puluhan calon TKW asal NTB di lokasi penampungan di Malang, Jawa Timur.

Melalui kuasa hukumnya I Gede Sukarmo menyampaikan, PT. CKS melakukan bantahan bahwa tidak benar adanya penyekapan terhadap 20 calon TKW yang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dia mengatakan, terkait dengan pengaduan salah seorang calon TKW bernama Titin melalui sambungan telepon, yang melaporkan dirinya ditempatkan di ruang penampungan yang tertutup dan pengap, tidak benar adanya.

Dikatakannya, Training Center yang dimiliki PT. CKS terdiri dari ruang-ruang yang mempunyai sirkulasi udara dan cahaya yang cukup, bahkan tersedia sarana olahraga.

Gede Sukarmo mengatakan, dalam Training Center kami setiap TKI mendapatkan makanan yang cukup, dalam sehari tiga kali dengan menu empat sehat lima sempurna.

Selain itu, kata Gede Sukarmo, setiap TKI mendapatkan satu tempat tidur juga fasilitas kegiatan yang berkaitan dengan proses pelatihan peningkatan keahlian, yang menunjang persiapan para TKI untuk bekerja sesuai negara penempatannya.

Terkait biaya yang harus dikeluarkan oleh calon TKW apabila mengundurkan diri, PT. CKS mengacu kepada perjanjian penempatan antara pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) dengan CTKI dan mengetahui Disnaker setempat.

Dijelaskannya, pada Bab IV Pasal 16 perjanjian itu disebutkan, apabila pihak kedua (CTKI) mengundurkan diri atau melarikan diri dari penampungan, maka pihak kedua (CTKI) wajib mengembalikan biaya penempatan yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama (PPTKIS).

“Titin itu telah melakukan proses ID di Disnaker Sumbawa pada tanggal 09 Januari 2018, dan sudah melakukan medical online pada tanggal 18 Januari 2018, dan telah menandatangani job offer pada tanggal 24 Januari 2018,” ungkapnya, Kamis (19/4).

Dia juga menjelaskan bahwa visa kerja telah dikirimkan oleh pihak negara penempatan pada tanggal 11 April 2018. Pada intinya, TKI ini sudah siap untuk proses pemberangkatan ke negara penempatan, yang tersisa adalah proses pembekalan akhir pemberangkatan (PAP).

Dengan beredarnya pemberitaan itu, aparat penegak hukum dari Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Malang, bersama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), melakukan pemeriksaan ke lokasi penampungan PT. CKS.

Dijelaskannya bahwa dari hasil pemeriksaan, tidak ada penyekapan seperti pemberitaan yang beredar. Ternyata beberapa CTKI yang sedang pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) termasuk atas nama Titin dari Sumbawa.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi oleh Tim P4TKI, alasan menyebarkan video dan menyebarkan informasi tersebut, karena yang bersangkutan ingin mengundurkan diri sebagai CTKI.

Hal itu dilakukan karena ada masalah keluarga, dan mereka ingin biaya pulang gratis dan terlepas dari perjanjian penempatan antara pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) dengan CTKI.

Karena itu selaku kuasa hukum PT. CKS, dirinya sangat menyayangkan atas tersebarnya pemberitaan yang tidak benar (hoax) atau fitnah, sehingga melakukan hak klarifikasi. Karena, menurutnya, pemberitaan tersebut mengakibatkan rusaknya nama baik PT. Citra Karya Sejati.

“Jika ada pemberitaan yang tidak sesuai fakta, maka PT. CKS akan menempuh jalur hukum baik pidana maupun perdata,” tandasnya.

Yang jelas, lanjutnya, Titin mempunyai masalah pribadi yakni ingin pulang. Namun keinginan Titin itu bisa terjadi dengan syarat harus mengganti rugi biaya pelatihan selama di penampungan, dan biaya lain sesuai perjanjian penempatan.

sementara Manager Operasional PT. CKS Sondah menegaskan, dalam memberangkatkan CTKI, PT. CKS tetap mengacu pada prosedur, yakni harus mendapatkan ID Dard dari Disnaker, baru diberangkatkan ke Malang untuk belajar bahasa, praktek dan lain sebagainya.

Dikatakan Sondah, mereka harus belajar minimal tiga bulan dan harus bisa, karena setelah itu akan dilakukan uji kompetensi. Kalau dinyatakan layak, maka yang bersangkutan akan mengikuti proses selanjutnya.

“Tidak benar jika ada yang mengatakan ganti rugi biaya sebesar Rp 25 juta, nominal itu sudah tertuang dalam perjanjian penempatan dan yang mengetahui adalah Dinasker,” tuturnya. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat