Pembangunan Musalla RSUD Tanjung Dipolisikan LUCW

kicknews.today – Musalla RSUD Tanjung telah tuntas dikerjakan pada tahun 2017. Hanya saja dalam prosesnya diduga ada praktik tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sebagaimana laporan Lombok Utara Coruption Wacth (LUCW) ke Polda NTB 17 Januari 2018 lalu.

Direktur LUCW Tarpiin Adam mengungkapkan, pihaknya menduga adanya indikasi penyelewengan APBD terkait pembangunan musalla itu. Penanganan kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Polres Lombok Utara, sebagaimana perkembangan penyelidikan yang diterbitkan Polda NTB dalam surat Nomor: B/14/III/2018/Dit Reskrimsus.

“Dugaan pelanggaran korupsi pembangunan musalla RSUD Tanjung memasuki babak baru. Dugaan penyelewengan anggaran APBD sudah kami adukan pada bulan Januari, dan sesuai dengan SP2HP Polda NTB Nomor: B/14/III/2018/Dit Reskrimsus bahwa mengingat locus dan efisiensi penanganan perkara, maka penangannya telah dilimpahkan ke Polres Lombok Utara sesuai surat Kapolda NTB perihal Pelimpahan Laporan Pengaduan Nomor: B/1848/III/RES.3.3/2018/Dit Reskrimsus, tanggal 23 Maret 2018,” tulis Direktur LUCW Tarpiin Adam, pada siaran pers yang ia posting di akun facebook.

“Selanjutnya atas nama lembaga, kami menyampaikan terimakasih kepada Polda NTB atas atensi terhadap aduan kasus ini. Selanjutnya kami berharap Polres Lombok Utara segera menindaklanjuti dan menjadikan ini sebagai atensi penegakan hukum di Lombok Utara,” lanjutnya dalam akun tersebut.

Sementara itu, Dirut RSUD Tanjung dr. H. Lalu Bahrudin yang dikonfirmasi, mengungkapkan bahwa belum mengetahui dengan pasti mengenai isi laporan, serta apa yang disangkakan oleh LUCW.

Menurutnya, pembangunan musalla itu merupakan satu paket dengan pembangunan kamar jenazah dimana pagu anggarannya sekitar Rp 500 juta.

Pihaknya menampik segala tudingan jika ada indikasi macam-macam yang dilakukan oleh oknum di internal RSUD Tanjung.

“Kalau dibilang spek, apanya? Saya kan punya pengawas PPK, saya belum tahu itu. Makanya tidak tahu, seandainya dikiranya kita mark up segala, macam saya sih murni betul kerja. Kalau proses pembangunan dan spesifikasi, itu kita tidak tahu,” ungkapnya dihubungi via telepon, Jumat (20/4).

Lebih jauh dia mengatakan, dalam pemeriksaan oleh Inspektorat dirinya mengatakan tidak mendapat persoalan mengenai dua pembangunan yang kini tengah berkasus itu. Terlebih umpamanya pihak rumah sakit terbukti dirugikan, ia pun akan mengambil langkah guna menyeret rekanan ke ranah hukum.

“Kalau tidak salah, saya sudah lihat (surat dari Polda NTB) katanya dilimpahkan ke Polres. Saya pribadi menunggu dan tidak paham juga,” tuturnya.

“Kalau rumah sakit dirugikan saya juga tuntut kontraktornya. Itu dikerjakan 2017 di APBD Perubahan, sama dengan ruang jenazah, satu paket. Waktu pemeriksaan Inspektorat, tidak ada persoalan kok,” imbuhnya. (iko)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat