in

Puluhan Pejabat Lombok Utara belum Laporkan Harta Kekayaan

Kepala Inspektorat Lombok Utara saat menyaksikan proses pengisian e-LHKPN pejabat di KLU

kicknews.today – Pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Lombok Utara sejauh ini baru terealisasi 85 persen. Meski idealnya batas waktu pengisian formulir via online tersebut berakhir pada 31 Maret 2018 lalu. Walaupun kelonggaran telah diberikan KPK, namun hingga saat ini masih ada sejumlah pejabat yang baru mengisi kewajibannya tersebut.

“Kondisi sampai sekarang dari 180 ASN yang wajib melaporkan, dari pantauan kita sudah 85 persen terkoneksi,” ungkap Kepala Inspektorat KLU Zainal Idrus, Jumat (20/4).

Dalam lampiran form via online dikatakan manakala pengisian melewati tenggat waktu yang telah ditentukan, maka termasuk kategori terlambat.

Terkait hal itu Zainal mengatakan, persoalan yang terjadi lantaran masih ditemui ada pejabat yang sakit dan ada juga yang masuk masa pensiun. Dalam hal ini terlepas dari kendala apapun pihaknya tetap berupaya memastikan agar seluruh ASN dapat mengisi.

“Memang ada beberapa pejabat yang sakit dan pension, tetapi itu kita terus imbau agar mau mengisi kewajiban walaupun terlambat,” jelasnya.

Sanksi jika seorang ASN tidak memenuhi kewajiban sudah jelas tercantum dalam PP nomor 53 tentang Disiplin PNS. Dimana sanksi bisa berupa teguran dan yang paling fatal adalah pemberhentian secara tidak hormat.

Namun demikian, lanjut Zainal, sanksi itu tergantung lagi pada kebijakan kepala daerah dalam menyikapi pengisian formulir e-LHKPN.

“Bisa juga penundaan kenaikan pangkat, ada yang teguran tertulis dan lisan itu tergantung kepala daerah, Pak Bupati,” tegasnya.

Sementara khusus di kalangan DPRD Lombok Utara, ungkapnya, sejauh ini tinggal empat hingga lima orang saja yang belum menunaikan tugas itu.

Artinya, dewan memiliki presentase kurang lebih sebesar 87 persen dari keseluruhan anggota, yakni sebanyak 30 orang.

Zainal berharap, pada minggu ketiga bulan April ini seluruh pejabat menuntaskan kewajiban, sehingga presentasenya bisa mencapai 100 persen.

“Masih belum tahu lagi perkembangan di dewan, informasi dari admin di sana, tinggal menyisakan lima orang yang belum,” katanya.

“Walau masih ada yang telat mengisi formulir, tapi saya melihat tingkat kepatuhan cukup baik,” imbuhnya. (iko)

Tinggalkan Balasan