in

Jurus Fiksi ala Rocky Gerung

Oleh : M Zakiy Mubarok

Rocky Gerung memantik perhatian. Gara-gara Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu, menyebut kitab suci sebagai fiksi. Secara literatur, katanya, fiksi berbeda dengan fiktif. Menurut kacamata keilmuannya, fiksi adalah energi yang membangkitkan imajinasi. Sedangkan fiktif adalah kebohongan.

Namun tetap saja pernyataannya itu membuka ruang pro dan kontra. Masing-masing, punya argumentasi yang menguatkan atau melemahkan “fiksinisasi kitab suci” ala Rocky Gerung itu. Bahkan, ada pihak karena tak terima dengan pernyataan itu, memilih untuk memperkarakannya ke aparat penegak hukum.

Rocky Gerung dan “fiksinya” sebenarnya hanya penutup talk show Indonesia Lawyer Club (ILC) yang dipandu Karni Ilyas. Acara yang disiarkan TV One itu bertema Jokowi Prabowo Berbalas Pantun. Berlangsung dari 19.30 WIB hingga jelang dini hari. Sebagai penutup, Rocky Gerung hanya memperoleh kesempatan berbicara beberapa menit saja. Sebelumnya, para nara sumber lain berbicara sesuai tema yang garis besarnya adalah tentang #2019GantiPresiden dan #JokowiDuaPeriode.

Tapi keesokannya dan beberapa hari setelahnya, sebagian besar publik lebih memilih untuk memperbincangkan ikhwal Rocky Gerung dengan pernyataannya itu. Sedangkan tema besar tentang kepemimpinan yang diangkat pada acara ILC agak luput dari perbincangan.

Tanpa bermaksud meremehkan polemik soal Kitab Suci yang dikatakan oleh Rocky Gerung sebagai fiksi sesuai yang ia pahami itu, tulisan ini hanya ingin mengembalikan perhatian pada tema soal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024. Menurut hemat penulis “barang” ini nyaris sampai di garis start yaitu Agustus 2018.

Jokowi sudah hampir dipastikan akan menyandang label politik sebagai petahana dalam Pilpres 2019. Dibarisan Jokowi ada PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura dan PPP. Sementara Prabowo melalui forum internal setingkat dibawah kongres Partai Gerindra, juga sudah memperoleh label politik sebagai calon “penantang” Jokowi. Sedangkan nama-nama lain, seperti HM Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Rizal Ramli, Gatot Nurmantyo, Mahfud MD, Anies Baswedan dan beberapa nama lainnya masih terus mengisi ruang publik.

Dalam buku Kuasa Rakyat (2011) dikatakan, legitimasi demokrasi terletak pada penilaian warga, yakni sejauh mana demokrasi dinilai positif bagi sebuah pemerintahan. Perilaku memilih mempunyai makna demokratis bila perilaku tersebut muncul dalam konteks kontestasi politik yang demokratis. Kontestasi politik demokratis hanya punya makna apabila mayoritas warga menilai bahwa demokrasi adalah sebuah rezim yang baik atau lebih baik dibandingkan bentuk rezim lain bagi suatu negara.

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia adalah negara demokratis. Bagaimanapun dengan segala plus minusnya, pemerintah hari ini telah berkontribusi bagi berkembangnya ide dan gagasan tentang kepemimpinan masa depan bangsa. Ide dan gagasan yang lahir dari spirit agar bangsa ini bisa lebih baik dari hari ini.

Merujuk pada konsep itu, maka sah-sah saja dalam negara demokrasi bila ada pihak yang memilih hastag #JokowiDuaPeriode atau #2019GantiPresiden. Bukankah seni berpolitik dalam sebuah negara demokrasi antara lain ditandai dengan berkembangnya gagasan-gagasan kreatif dan positif?!

Seandainya kita bersepakat terhadap definisi fiksi menurut Rocky Gerung, maka demokratisasi yang salah satunya memunculkan hastag #2019GantiPresiden atau #JokowiDuaPeriode adalah energi yang melahirkan imajinasi tentang bagaimana wajah Indonesia 2019-2024. Itu juga yang dikatakannya bahwa hastag tersebut pun sebenarnya adalah fiksi. Mengapa? Karena keduanya belum terjadi.

Namun, memperbincangkan soal kepemimpinan wajib bagi semua orang di negara ini. Sebab kepemimpinan bukan hanya milik dan berakibat hanya satu atau dua orang, tetapi semua orang. Komunitas yang ada pemimpinnya jauh lebih baik daripada yang tidak mempunyai pemimpin, sekalipun pemimpin itu zalim. Bayangkan, jika pemimpinnya shaleh dan pintar? []

Penulis Ialah Sekretaris MW KAHMI NTB