Tim Penertiban Mataram Diminta Bekerja Profesional Turunkan APK

kicknews.today – Ketua Tim Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemerintah Kota Mataram Lalu Martawang, meminta tim bekerja secara profesional dan mengacu pada rekomendasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Penertiban alat peraga kampanye (APK) mengacu pada rekomendasi KPU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu),” katanya saat melepas puluhan anggota tim yang akan melakukan penertiban APK tahap kedua di Mataram, Jumat (13/4).

Ia mengatakan, dalam kegiatan penertiban APK tahap kedua ini jumlah APK yang ditertibkan berdasarkan rekomendasi KPU sebanyak 53 titik yang tersebar pada tiga zona.

Tiga zona tersebut adalah zona barat di Kecamatan Ampenan-Sekarbela, zona tengah Kecamatan Mataram-Selaparang dan zona timur Kecamatan Cakranegara-Sandubaya.

“Untuk mengoptimalkan penertiban pada zona tersebut, tim penertiban APK juga kita bagi menjadi tiga zona,” katanya.

Menurutnya, tim penertiban APK ini gabungan berbagai unsur yakni dari TNI/Polri, Panwaslu, KPU serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Sebelum dilakukan penertiban hari ini, KPU telah menyurati pasangan calon untuk menertiban APK yang dinilai melanggar ketentuan. Tapi setelah diberikan waktu satu kali 24 jam, ternyata APK tersebut tidak ditertibakan sehingga itu menjadi tugas kita untuk melakukan penertiban,” tandasnya.

Martawang yang juga menjabat Asisten I Setda Kota Mataram mengatakan, jumlah rekomendasi penertiban APK tahap kedua ini lebih sedikit dibandingkan rekomendasi sebelumnya, yakni sebanyak 66 titik dan telah ditertibkan pada tahap pertama tanggal 6 Maret 2018.

Penurunan temuan pelanggaran pemasangan APK itu, katanya, salah satu indikasi bahwa pasangan calon sudah mulai mentaati aturan yang berlaku terhadap pemasangan APK.

“Harapan kita jumlah pelanggaran pemasangan APK bisa terus menurun, sebagai bentuk komitmen bersama untuk menaati aturan yang ada, serta menciptakan pilkada damai,” katanya.

Sementara Sekretaris Tim Penertiban APK Pemkot Mataram H. Rudy Suryawan menambahkan, dari 53 titik penertiban APK rekomendasi KPU, tidak ada rekomendasi penertiban APK yang dipasang pada angkutan kota.

“Memang belum ada aturan spesifik yang menyebutkan pemasangan APK pada angkot adalah pelanggaran, sebab angkot dinilai milik pribadi sehingga jika pemiliknya tidak keberatan, maka APK bisa tetap terpasang. Sama halnya dengan pemasangan stiker paslon di rumah warga. Jika warga tidak terima bisa dicabut langsung,” katanya.

Menurut Rudy yang juga Kepala Bakesbangpol Kota Mataram, APK yang ditertibkan dikumpulkan di Kantor Bakesbangpol.

“Setelah dibuatkan berita acara paslon bisa mengambil kembali APK tersebut, dengan catatan harus dipasang pada lokasi sesuai aturan. Saat penertiban pertama sebagian APK hasil penertiban diambil kembali,” ujarnya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat