in

Kejari minta Plang Pendampingan TP4D Proyek Dermaga Apung di Lombok Tengah Dicopot

Kepala Kejaksaan Negeri Praya Feri Mupahir

kicknews.today – Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Lombok Tengah geram dengan pemasanang papan plang pendampingan dari Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), pada dua lokasi pembangunan proyek dermaga apung senilai Rp 7 miliar yang dikerjakan Dinas Perhubungan Lombok Tengah tahun 2017, yakni dermaga apung di Pantai Kuta Kecamatan Pujut dan dermaga apung di Pantai Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah.

“Kita sudah memerintahkan langsung Kasi Intel untuk turun ke ke lapangan, untuk mecopot papan plang yang bertuliskan pendampingan TP4D terhadap proyek dermaga apung tersebut,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Praya Feri Mupahir di kantornya, Jumat (13/4).

Dijelaskan, hal itu dilakukan karena pihaknya dari TP4D tidak pernah melakukan MoU maupun setuju, untuk melakukan pendampingan terhadap dua proyek dermaga apung yang saat ini sedang bermasalah tersebut. Selama ini, koordinasi maupun MoU antara pihak rekanan dengan Tim TP4D tidak pernah dilakukan.

“Saya sangat sesalkan dan mempertanyakan adanya papan plang di depan proyek dua dermaga apung, ada papan plang dipasang yang mengatakan ‘mendapatkan pengawalan TP4D’. Apa maksudnya dipasang tanpa ada MoU?,” ungkapnya.

Ia mengaku, pihak Dinas Perhubungan (Dishub) sebelumnya sempat mengajukan MoU untuk pendampingan TP4D. Tapi karena proyek sudah berjalan, pihaknya menolak untuk memberikan pendampingan pada dua proyek dermaga itu.

“Sekali lagi, kami tidak pernah memberikan pendampingan terhadap dua dermaga apung tersebut. Kalau memang mereka mengaku didampingi, mana bukti MoU yang pernah dilakukan?,” ucapnya.

Diungkapkannya, sekarang dua dermaga itu sedang ditangani Kejaksaan Tinggi NTB, sebab dua proyek itu bermasalah, ada yang belum tuntas pengerjaan dan dermaga juga sudah mulai rusak. Dari informasi disebutkan bahwa perkembangan kasus itu masih dalam tahap pemanggilan saksi untuk klarifikasi.

“Kalau mau lebih lengkapnya langsung saja tanyakan ke Kejati. Kami takut salah kalau menyampaikan yang kami tidak tangani,” pungkasnya. (ade)