in

RUU Kebidanan jadi Sejarah Baru Perlindungan Profesi Bidan

Ilustrasi (Foto: Akbid Ibrahimy)

kicknews.today – Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebidanan yang memasuki pembahasan tingkat I, nantinya diharapkan mampu memberdayakan dan melindungi profesi bidan, yang selama ini sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (12/4), Adang Sudrajat mengatakan RUU Kebidanan apabila sudah disahkan akan menjadi sejarah baru pada dunia kesehatan.

Menurutnya, tenaga bidan yang menjadi garda terdepan dalam penurunan angka kematian ibu (AKI) melahirkan dan angka kematian bayi (AKB), selama ini belum mendapatkan perlindungan undang-undang dalam menjalankan profesinya.

“RUU Kebidanan yang akan dibahas bersama pemerintah sebagai RUU inisiatif DPR RI ini, setelah dianggap selesai pembahasan di tingkat Komisi pada 5 April 2018, telah disepakati untuk dibahas bersama dengan pemerintah pada tahap selanjutnya,” jelas Adang yang juga berprofesi sebagai dokter itu.

Dia mengatakan, RUU Kebidanan bila sudah ditetapkan akan menjadi payung hukum, secara substansi akan memberikan pemberdayaan profesi Bidan, sebagai garda terdepan penurunan AKI dan AKB dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan profesi lainnya.

Adang menambahkan, penghargaan dan penghasilan yang layak pada profesi bidan ini perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Kebidanan, karena jangan sampai tenaga bidan diterlantarkan keberadaannya, karena kebijakan upah tidak layak baik dari pemerintah maupun swasta.

“Tidak elok bila beban kesehatan pada proses kelahiran manusia ini sepenuhnya diserahkan pada masyarakat. Pemerintah harus hadir menjadi garda terdepan. Masyarakat jangan dibuat ragu untuk mengakses bidan hanya karena persoalan biaya,” kata Adang.

Persoalan yang kerap terjadi selama ini, menurut dia, salah satunya adalah utilisasi tenaga bidan yang tidak tepat sasaran, karena hanya terlibat dalam tindakan kuratif, sedangkan langkah preventif promotif sama sekali terabaikan.

Secara kasat mata, lanjut Adang, persoalan ini mungkin tidak akan tertangkap oleh masyarakat secara umum, sebab persoalan ini hanya akan selesai apabila pemerintah dengan segala regulasi dan implementasinya, mampu menyelesaikanya.

“Saya berharap RUU Kebidanan ini dapat selesai pada periode DPR RI 2014-2019 ini. Meski RUU ini baru disetujui pada Desember 2017 menjadi RUU usul inisiatif DPR RI dalam Sidang Paripurna, namun pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional pada peran bidan sudah sangat mendesak mendapat payung hukum,” ujar dr Adang Sudrajat. (ant)