Ketua MPKB NTB Angkat Bicara Soal Rencana Revisi UU LLAJ

kicknews.today – Gagasan revisi terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh pemerintah, hingga saat ini masih menjadi polemik.

Bahkan tidak hanya di kota besar, perdebatan rencana revisi undang-undang terkait keberadaan transportasi berbasis aplikasi tersebut, juga masih menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat khususnya NTB.

Ketua Masyarakat Peduli Keselamatan Berkendaraan (MPKB) NTB, Zulkifli, SE., MM., mulai angkat bicara masalah tersebut. Dia mengungkapkan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ itu, sebetulnya tidak perlu dilakukan.

“Sejauh undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan perundangan di atasnya, serta masih bisa mengakomodir kondisi di lapangan,” jelasnya saat ditemui kicknews.today di kantornya, Jalan Batu Bolong, Pagutan, Kota Mataram, Kamis (12/4).

Zulkifli juga menambahkan bahwa sejauh ini UU Nomor 22 Tahun 2009 tidak pernah tersebut dipermasalahkan.

“Kalau sudah tidak menjadi masalah, buat apa dipermasalahkan, dan kalau perubahan hanya satu, dua atau tiga poin, cukup disikapi pada turunan undang-undangnya saja,” tandasnya.

Ketua MPKB ini juga menyarankan agar pemerintah menyikapi dengan bijak terkait menjamurnya angkutan online, yakni dengan jalan diatur pada hirarki aturan di bawah undang-undang dan itu selama tidak bertentangan dengan UU No 22 Tahun 2009. (ir)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat