Dana Jaringan IPAL di Gili Trawangan Lampaui Rp 10 Miliar

kicknews.today – Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran hingga lebih dari Rp 10 miliar untuk membangun jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Gili Trawangan Lombok Utara. Ini merupakan “angin segar” mengingat sudah puluhan tahun pulau eksotik itu belum memiliki IPAL sendiri.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman (DLHPKP) Lombok Utara H. Rusdi, Kamis (12/4).

“Ini bekerjasama dengan Satker PSPLP namanya dan SNBT Pusat yang berkantor di NTB. Anggarannya sekitar Rp 10 miliar untuk pembangunan IPAL yang pipanya ditanam,” ungkapnya.

Dikatakan, kawasan Gili Trawangan sebelumnya sudah dipetakan menjadi empat kawasan penampungan, dan sekarang sedang dalam proses pengerjaan, di mana satu kawasan telah menuntaskan pemasangan pipa.

Menurutnya, seluruh limbah kotoran baik di hotel atau dalam perkampungan akan ditampung menjadi satu di satu tempat.

“Itu nanti semua termasuk rumah warga dan hotel di sana. Yang dikhawatirkan septic tank berdampak pada air bersih. Apalagi kalau septic tank warga penuh, bagaimana nyedotnya, mau dibuang kemana?,” katanya.

Dicontohkan Rusdi, di kota-kota besar pola demikian telah diterapkan. Misalnya di Denpasar-Bali. Di sana seluruh limbah kotoran ditampung di suatu tempat, namun lebih dulu dikelola untuk dimurnikan untuk menjadi air bersih. Dengan demikian pengurangan limbah di Gili Trawangan bisa ditekan dan membuat lingkungan bisa steril.

“Di Denpasar dikelola. Jadi semua kotoran dibawa, dimurnikan lagi lalu dibuang, itu maksudnya. Nanti akan diterapkan di Trawangan, apalagi pulau kecil, tingkat kebersihan dan sehat air yang dikonsumsi jadi prioritas,” sebutnya.

Pemkab Lombok Utara dalam hal ini hanya menerima manfaat dari program Pusat di Gili Trawangan. Namun demikian, khusus pemasangan sebagaimana MoU dengan Kemeterian PU-PR, anggarannya dibebankan kepada daerah. Meski belum ada, pihaknya akan mengupayakan di APBD Perubahan 2018.

“Sekarang memang masih dibangun, alatnya dipasang. MoU dengan PU-PR, 50 persen biaya pemasangan ke rumah warga itu kita yang harus tanggung,” jelasnya.

“Untuk lokasi penampungan nanti akan memanfaatkan aset lahan milik daerah yang ada di sana, sekitar 60 are,” pungkas Rusdi. (iko)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat