in

Pemprov Kalbar Belajar Pelayanan Publik ke Lombok Utara

Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar saat memberikan cinderamata kepada pimpinan rombongan Pemprov Kalbar

kicknews.today – Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kabupaten Lombok Utara patut diberikan apresiasi. Apa sebab? Setidaknya 128 orang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang didominasi camat, melakukan kunjungan kerja untuk melihat lebih dekat penerapan Program Paten di Kabupaten Lombok Utara.

“Kami membawa perwakilan dari beberaka kabupaten/kota yang terdiri dari Asisten I, 68 Camat, Kepala Dinas PTSP dan staf. Kedatangan kita jauh-jauh ke sini ingin bertukar pengalaman terutama bidang pelayanan,” ungkap Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Kalbar Yohanes Budiman, dalam sambutannya.

Dikatakan, dari 14 kabupaten di Provinsi Kalbar hanya dua kabupaten yang tidak dapat mengikuti kunjungan kerja tersebut.

Dipilihnya Lombok Utara sebagai objek studi banding berdasarkan rekomendasi kementerian, lantaran KLU dianggap sebagai salah satu daerah yang memiliki representasi pelayanan publik terbaik di Indonesia.

“Ini adalah rekomendasi dari kementerian. Jadi kemarin kita kumpulkan (seluruh perwakilan kabupaten), saya bilang kalau mau studi banding lebih baik semua kabupaten dibawa saja sekalian,” katanya.

Yohanes berharap, supaya dalam diskusi mengenai pelayanan publik pada tingkat kecamatan ini muncul ide-ide baru, yang nantinya bisa diterapkan di seluruh wilayah di Kalimantan Barat.

Hal itu mengingat, aturan terbaru tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kecamatan berubah cukup luas. Misalnya dengan pemberian rekomendasi perizinan bagi masyarakat yang hendak berinvestasi ataupun membangun.

“Berkaitan dengan kecamatan, sekarang agak unik tidak seperti dulu. Kita harap agar camat nanti bisa menjalankan fungsi secara maksimal. Untuk itu saya harap dapat terjadi dialog yang efektif antara kedua belah pihak,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar mengapresiasi langkah Pemprov Kalbar yang langsung membawa nyaris keseluruhan perwakilan kabupaten ke daerah yang ia pimpin.

Menurutnya, stigma positif perihal pelayanan publik di Kabupaten termuda di Provinsi NTB itu tidak terlepas dari peran serta Organisasi Perangkat Daerah yang ada.

“Saya selalu tekankan kepada kawan-kawan di SKPD, agar pendapatan dan pelayanan itu bisa naik. Karena tidak mungkin kita mengambil PAD yang besar, tetapi tak dibarengi dengan pelayanan,” ujarnya.

Najmul yang juga pengurus APKASI Pusat ini menjelaskan, Lombok Utara merupakan kabupaten yang unik jika membahas perihal angka. Dicontohkannya, angka kemiskinan di KLU tercatat 32 persen lebih, namun angka penganggurannya justru sangat minim. Pun demikian dengan angka kriminalitas yang hanya menguap 2,9 persen saja.

“Lombok Utara ini adalah daerah yang paling aman di NTB. Angka-angka tadi saya kira unik, cukup bervariasi. Satu prinsip yang jadi indikator kita, yaitu Percepatan Inovasi dan Nilai Tambah (PIN). Seluruh kepala dinas saya tekankan kalau buat program harus ada tiga unsur ini,” jelasnya.

“Maka tidak heran pada 8 tahun yang lalu PAD kami hanya Rp 6 miliar, lalu di tahun 2017 targetnya sebesar Rp 200 miliar dan itu terlampaui. Kami adalah kabupaten dengan target PAD yang selalu melampaui selama tiga tahun berturut-turut,” ucap Najmul. (iko)