Kantor Staf Presiden Gandeng Pemprov NTB dalam Percepatan Reforma Agraria

kicknews.today – Sebagai salah satu upaya percepatan program prioritas nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS), Kantor Staf Presiden bekerjasama dengan tiga kementerian menyelenggarakan “Pra-Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial” di Sembilan Provinsi Prioritas.

Tiga kementerian yang digandeng KSP itu antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioanal (ATR /BPN), serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Dikatakan, penyelenggaraan “Pra-Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial” di 9 (Sembilan) Provinsi Prioritas itu, untuk memastikan penyelesaian usulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial dari masyarakat dan mitra pembangunan, sebagai persiapan “Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Pehutanan Sosial untuk Keadilan Sosial”.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. NTB, Dr. H. Agus Patria, SH., MH. pada Pra Rembuk Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Ruang Rapat Utama Gubernur NTB, Selasa (10/4), menyampaikan bahwa Pemprov NTB mendukung dan siap berkolaborasi untuk percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial tersebut.

“Bentuk komitmen ini berupa pembentukan Gugus Tugas Reforma Agaria yang telah disampaikan kepada Bapak Gubernur,” ungkapnya.

Dikatakannya, Gubernur NTB juga telah membentuk  Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dengan SK Gubernur, untuk mempercepat penyelesaian kawasan hutan, yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan pemberian Izin dengan skema Perhutanan Sosial atau pemberian hak (Reforma Agraria) kepada masyarakat.

Sementara Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Agung Hardjono dalam pembukaan dan pemberian arahan mengharapkan agar program ini dapat mendorong masyarakat semakin aktif dalam pengusulan RA atau PS.

“Dengan kolaborasi pusat, daerah dan masyarakat ini, diharapkan bisa mendorong masyarakat agar semakin  aktif mengusulkan RA atau PS, dan model pemberdayaanya untuk ditindaklanjuti ATR/BPN, KLHK dan Kemendes yang telah hadir bersama kita di sini” ujarnya.

Pra Rembuk itu dipandu Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan, dihadiri perwakilan Kementerian ATR/BPN Reny Widiawati, Sesditjen Penataan Agraria Eri Indrawan, Ditjen Planologi dan PSKL Kementerian LHK Sigit Nugroho, dan Kemendes PDDT yang diwakili Suprapedi dan Dudi Nugraha.

Selain itu, hadir pula kepala OPD Provinsi NTB dan kelompok mitra pembangunan antara lain perwakilan Serikat Petani Indonesia, Samanta, Konsepso, Koslata, Gema Alam, Mitra Samya, Transform, WALHI, WWF, Serikat Tani dan Forum Komunikasi Petani Dompu.

Secara khusus Wakil Sekjend PBNU, H. Imam Pituduh, SH. MH. menyampaikan bahwa jajaran NU Pusat dan Daerah siap mendukung, bahkan menjadi ujung tombak percepatan Program Prioritas Presiden Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

“Hukum menghidupkan tanah yang mati adalah wajib. Fiqih-nya wajib dikelola tanpa atau dengan izin pemerintah. Dengan adanya Program RAPS ini maka pemerintah sudah menjalankan fiqih,” kata Imam Pituduh.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup NTB, Ir. Madani Mukarrom menjelaskan, saat ini capaian perhutanan sosial di NTB yang telah diserahkan kepada masyarakat meliputi Hutan Kemasyarakatan (HKm), diantaranya Penetapan Areal Kerja (PAK) HKm seluas 31.220,50 Ha, IUPHKm 20.049,6 Ha, PAK-HTR 4.396 Ha, IUPHHK- HTR 3.152,88 Ha, Kemitraan Kehutanan/KK sejuas 11.604 Ha dan MoU KK seluas 3.821 Ha.

Selain itu, sebelumnya yakni pada tanggal 27 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan 5750 Sertifikat Tanah bagi masyarakat NTB.

Dalam Pra-Rembuk ini juga mengindentifikasi bahwa masih ada beberapa daerah yang sudah dikelola masyarakat selama puluhan tahun namun berstatus dalam kawasan hutan.

Untuk itu diperlukan percepatan pelaksanaan Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTHK), melalui Tim Inver yang telah dibentuk oleh Gubernur yang berkolaborasi dengan  Akademisi, dan masyarakat sipil.

Perwakilan masyarakat dan mitra pembangunan yang hadir dalam kegiatan tersebut, diminta agar menyampaikan data subjek dan objek dalam kawasan kepada Tim Inver, untuk ditindaklanjuti dan diproses melalui mekanisme PPTHK.

Penyampaian usulan-usulan TORA dalam waktu dekat akan disampaikan kepada Gugus Tugas Reforma Agraria NTB yang akan disahkan oleh Gubernur.

Simultan juga dapat disampaikan melalui website LAPOR klik di sini, untuk diteruskan dan dikawal kepada kementerian teknis terkait.

Abetnego Tarigan dalam penutupan pembahasan menyampaikan bahwa akselerasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, harus berbarengan dengan penyelesaian konflik agraria.

“Jangan sampai banyak sertifikat yang dibagi oleh Presiden, tapi semakin banyak juga konflik yang terjadi. Kami mengawal akselerasi RAPS simultan dengan penyelesaian konflik” kata Abetnego. (djr)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat