LKPJ 2017 Pemkab Lombok Tengah Terindikasi Sarat Manipulasi

kicknews.today – Panitia Khusus DPRD Lombok Tengah terus melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2017, yang disampaikan Pemerintah Daerah Lombok Tengah. Dalam pembahasan LKPJ 2017 itu, terindikasi banyak rekomendasi dewan yang tidak dijalankan, sehingga anggota pansus akan melakukan pengecekan lapangan.

“Dari hasil pembahasan LKPJ 2017 itu, banyak indikasi rekomendasi dewan yang tidak dijalankan. Sehingga kita akan turun untuk mengecek kebenaran program yang sudah selesai dikerjakan, sesuai dengan LKPJ yang disampaikan,” ujar anggota Pansus LKPJ 2017 DPRD Lombok Tengah, M. Samsul Qomar, Senin (9/4).

Dijelaskan, pembahasan LKPJ 2017 Pemerintah Lombok Tengah itu tidak lebih dari agenda rutin. Namun kali ini pihaknya melihat ada ketidak sesuaian di lapangan dengan yang dilaporkan, sehingga dalam pembahasan pihaknya akan menggunakan hak interplasi atau hak angket.

“Laporan yang disampaikan dalam LKPJ oleh tim perumus itu banyak yang tidak sesuai dengan yang direncanakan atau di lapangan,” ujar Samsul.

Menurut anggota dewan dapil Jonggat-Pringgarata itu, salah satu contoh laporan yang akan dicek kebenarannya adalah penyaluran Genset untuk masjid senilai Rp 3 miliar dan pembuatan seragam Aparatur Sipil Negara (ASN) senilai Rp 1 miliar.

“Penyaluran Genset ini yang belum jelas, siapa pelaksananya dan apakan serangan untuk ASN itu sudah diberikan atau tidak,” cetusnya.

Selain itu, juga terkait realisasi program kerja yang disampaikan Pjs. Bupati Lombok Tengah L. Pathul Bahri dalam laporannya, karena menurut pandangannya pembangunan di Lombok Tengah ini tidak begitu maju, masih itu-itu saja.

“Apa yang dilakukan ini bukan karena ada unsur politik. Namun ini semua sesuai dengan tugas dan fungsi dewan dalam hal pengawasan. Kapan mulai jadwalnya, masih disusun bersama anggota pansus lainnya,” jelasnya.

Dikatakan, kalau ada temuan dalam LKPJ yang disampaikan itu, pihaknya akan menggunakan hak angket untuk mempertanyakan LKPJ yang disampaikan tersebut.

Lebih lanjut dikatakan Samsul, meskipun nantinya persoalan itu tidak bisa dibawa ke ranah hukum, namun hal itu bisa berpengaruh terhadap hasil kepemimpinan Suhaili-Pathul ke depan.

“Kita melakukan pengecekan, karena ada indikasi LKPJ yang disampaikan itu bohong,” pungkasnya. (ade)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat