in

Dilema Penertiban Tambang Galian C Ilegal di Lombok Tengah

Kepala DPMP2TSP Lombok Tengah Ir. Winarto didampingi Sekretaris DPMP2TSP

kicknews.today – Perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah akhir-akhir ini terlihat mulai menggeliat. Sejumlah proyek besar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort Desa Kuta Kecamatan Pujut mulai dibangun. Namun cukup disayangkan, dengan adanya pembangunan itu sejumlah titik tambang galin C ilegal alias bodong mulai meresahkan masyarakat.

Buktinya, tambang galian C di Dusun Pogem Desa Sukadana Kecamatan Pujut yang diduga ilegal mulai dikeluhkan masyarakat dan belum bisa ditertibkan.

Parahnya lagi, tanah tambang galian C ilegal itu digunakan untuk penimbunan proyek di KEK Mandalika Resort.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Lombok Tengah Ir. Winarto mengatakan, pihaknya pada dasarnya tidak pernah mengeluarkan ijin untuk tambang galian C. Karena untuk ijin tambang galian C itu sudah ditangani Pemerintah Provinsi NTB.

“Ijin tambang galian C itu diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi, dan tetap berdasarkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Lombok Tengah,” ujar Winarto, Kamis (5/4).

Disinggung terkait langkah dinas untuk melakukan Penertiban Tambang Galian C ilegal. Dia mengatakan bahwa penutupan tambang Galian C ilegal itu menjadi dilema bagi Pemkab Lombok Tengah. Karena kalau ditutup, pembangunan itu akan macet, di sisi lain ijin tambang galian C itu ranah Pemprov NTB.

“Kita juga masih menunggu koordinasi dari pemerintah provinsi terkait penertiban tambang galian C ilegal ini,” ujarnya.

Dikatakan, pihaknya juga sangat menyayangkan pihak pemenang tender yang menggunakan tanah timbunan dari tambang galian C ilegal tersebut.

Dalam hal ini pihaknya hanya bisa menyarankan supaya pemenang tender itu, bisa mengambil tanah timbunan di tambang galian C yang telah mengantongi ijin.

“Kalau memang ada potensi lain untuk dijadikan tempat pengambilan tanah timbunan, silahkan. Namun harus sesuai prosedur dulu atau membuat ijin,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Lombok Tengah Supriadi beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya tidak heran jika ada warga yang ribut dengan adanya galian C ilegal ini, sebab persoalan itu sudah terjadi sejak lama.

“Saya tidak heran kalau memang ada galian C ilegal yang dibuka. Pasalnya pemerintah maupun aparat hanya sebagai penoton ketika ada galian C yang tidak ada ijinya” ujar Supriadi.

Menurut Supriadi, pemerintah daerah harus tegas melakukan penertiban terhadap tambang ilegal itu. Sebab dampaknya sangat fatal bagi masyarakat, yaitu merusak lingkungan serta bisa saja menyebabkan bencana alam.

“Apalagi dengan keberadaan tambang galian C illegal, itu tidak menghasilan pendapatan asli bagi daerah,” ungkanya.

Oleh sebab itu, yang sangat berperan dalam persoalan ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak perda.

Namun pihaknya melihat Pol PP malah tidak ada fungsinya, mereka mandul dalam melakukan penertiban pada galian-galian C ilegal tersebut.

“Saya tidak mengerti dengan tugas Pol PP ini. Harusnya jika mendapatkan informasi adanya galian C ilegal, mereka langsung turun melakukan penindakan. Tapi malah sebaliknya yang terjadi,” pungkasnya. (ade)