in

Pemerintah Lombok Tengah sampaikan LKPJ 2017 di Depan Paripurna Dewan

Suasana Sidang Paripurna DPRD Lombok Tengah dalam penyampaian LKPJ 2017

kicknews.today – Pelaksana Tugas Bupati Lombok Tengah L. Pathul Bahri, Senin (2/4) pukul 10.00 Wita, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2017 dalam rapat paripurna, di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Lombok Tengah.

Sidang paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Lombok Tengah H. Ahmad Puadi, dihadiri para Wakil Ketua dan anggota DPRD, serta Kepala SKPM Lombok Tengah.

Lalu Pathul Bahri dalam laporanya menyampaikan bahwa  sebagai instansi pemerintahan yang mengemban amanat dari masyarakat, maka pemkab berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi serta bahan evaluasi penyelenggara pemerintahan.

“Karena hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dimana LKPJ yang kami sampaikan ini merupakan laporan tentang penyelenggaraan 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten,” ujar Lalu Pathul

Disampaikannya, dalam dokumen LKPJ 2017 ini pada hakekatnya merupakan progress report yang memuat penjelasan dan informasi faktual, tentang penyelenggaran urusan pemerintahan dan pengelolaan APBD selama satu tahun.

“Dokumen yang ada yakni menghimpun laporan penyelenggaraan pemerintahan dari seluruh SKPM, yang mencerminkan penyelenggara Pemda Lombok Tengah sebagai satu kesatuan yang utuh,” jelasnya.

Selain dokumen LKPJ, Pemda juga menyampaikan beberapa dokumen sebagai bentuk akuntabilitasnya, seperti laporan penyelenggara pemerintah daerah (LPPD), laporan keuangan, informasi laporan penyelenggara pemda (ILPPD), serta laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang disampaikan kepada  Menpan-RB.

“Laporan keterangan pertanggungjawaban ini telah disusun dengan komitmen dan prinsip akuntabilitas, dalam menyampaikan informasi dan capaian program kerja tahun 2017. DPRD kemudian melakukan analisis serta memberikan catatan dan rekomendasi konstruktif yang harus diperhatikan pemda beserta seluruh SKPM di bawahnya,” ungkapnya.

Lebih jauh Fathul menyampaikan, secara umum penyelenggaraan urusan pemerintah tahun 2017 telah dilaksanakan dengan cukup baik, dimana hampir seluruh program yang direncanakan telah mampu diselesaikan dengan baik oleh para SKPM yang ada.

“Hal tersebut bisa terjadi berkat dukungan DPRD sebagai mitra kerja pemda, dan tentunya juga karena partisipasi, dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Lombok Tengah,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian target indikator kinerja RPJMD pada tahun kedua (2017). Diketahui bahwa dari total 146 indikator RJPMD, sebanyak 136 indikator atau sebesar 93,10 persen telah mencapai target.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa upaya pencapaian visi dan misi pemda telah dilaksanakan secara terarah dan optimal sesuai dengan target indikator yang telah ditentukan.

“Dari berbagai bidang kita sudah bisa melampaui target dengan cukup baik,” ucapnya.

Seperti bidang peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dimana indikator PAUD terakreditasi yakni target 6,89 persen dan bisa terealisasi 6,92 persen dengan kinerja 100,44 persen.

Demikian pula capaian standar pelayanan minimal (SPM) sarana dan prasarana pendidikan dasar yang targetnya 75,01 persen dan dapat terealisasi hingga 76,27 persen dengan kinerja 101,68 persen.

“Begitu juga bidang pengelolaan SDA secara berkelanjutan. Dimana produksi perikanan budidaya target 31.344,49 ton namun bisa terealisasi mencapai 31.581,74 ton dengan kinerja 100,76 persen. Di bidang peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif, serta bidang peningkatan kapasitas aparatur dalam peningkatan kualitas pelayanan publik,” papar Pathul.

Sementara beberapa indikator yang masih cukup rendah kinerjanya, seperti indikator akreditasi BLUD RSUD yang ditarget tipe B, namun hanya dapat terealisasi tipe C dengan kinerja 50 persen.

“Ada indikator yang masih rendah kinerjanya juga yaitu indikator kasus kematian ibu yang targetnya 15 kasus, namun terealisasi 24 kasus dengan kinerja 40 persen. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran, guna perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan pada tahun- tahun mendatang,” pungkasnya. (ade)