Perseteruan Presiden PKS dan Fahri Hamzah yang Sampai Ke NTB

kicknews.today – Perseteruan antara Presiden PKS Sohibul Iman dan Fahri Hamzah berbuntut panjang sampai ke NTB. Bukan karena Fahri merupakan politisi yang berasal dari NTB tapi karena dirinya dilaporkan oleh Pengurus PKS NTB Johan Rosihan bersama jajaran PKS ke Polda NTB terkait pencemaran nama baik dan dugaan fitnah.

Pada 3 Januari 2018 lalu Fahri Hamzah berkicau pada akun tweeternya bahwa kader PKS boleh melakukan kesalahan apa saja asal taat kepada qiyadah (pimpinan).

Menanggapi laporan itu, Fahri menganggap kader PKS di NTB dipaksa untuk mencari kesalahan dirinya. Ia juga mengatakan bahwa para kader harus ikut arahan DPP sebagai bentuk ketaatan.

“Saya meminta agar DPP PKS menghentikan segala tekanan kepada kader. Kasus hukum yang saya ajukan adalah kasus pribadi tidak terkait dengan institusi dan kader,” katanya, seperti ditulis kumparan, Rabu (14/3).

Namun menurut Johan, laporan yang dilayangkan tersebut menjadi keputusan bersama dengan semua ketua dan sekum DPD PKS se-NTB.

“Tidak ada yang menekan kami, dan kultur di PKS itu tidak tekan-menekan. Kami saling memposisikan secara benar sesuai posisi masing-masing,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Fahri telah melaporkan Presiden PKS Sohibul Iman atas tuduhan dugaan penyebaran fitnah, permufakatan jahat, hingga pemalsuan dokumen terkait pemecatannya dari PKS.

Fahri menjelaskan, ia telah menempuh jalur hukum atas pemecatannya dari PKS. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Februari 2016 sudah memenangkannya dan menyatakan bahwa pemecatannya tidak sah. Namun, PKS mengajukan banding atas putusan itu.

Persis setahun kemudian, Pengadilan Tinggi Jakarta juga memenangkan Fahri. Pengadilan meminta nama Fahri Hamzah dipulihkan.

“Memang kami menunggu kasasi tetapi gangguan dilontarkan silih berganti,” kata Fahri dikutip dari kompas, Kamis (8/3).

Setelah itu, menurut Fahri, cerita fiksi terus dikembangkan di dalam partai dan juga di publik. Terakhir, yang membuat Fahri menganggap Sohibul Iman sudah melampaui batas adalah karena menyatakan di media bahwa Fahri berbohong dan membangkang.

“Saya mendapat tuduhan baru sebagai pembohong dan pembangkang. Sungguh ini memasuki pengertian saya yang paling dasar dari eksistensi. Saya merasa sedang dirusak dan dihilangkan. Padahal pengadilan memenangkan saya,” kata Fahri.

Sebelumnya, Sohibul sempat mengungkapkan Fahri sedianya bersedia meninggalkan posisinya sebagai wakil ketua DPR. Namun, menurut Sohibul, Fahri Hamzah pada akhirnya tidak memenuhi janji itu. Sohibul lantas menuding Fahri pembohong.

“Begitu masuk Desember (2015), enggak mau (mundur). Apa itu bukan bohong? Bohong itu namanya dan membangkang namanya,” kata Sohibul saat ditemui di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Kamis (1/3)

Disisi lain, kini Penyidik Polda Metro Jaya tengah mengagendakan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terkait laporan terhadap Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

“Kami nanti akan minta klarifikasi yang bersangkutan (Fahri) sebagai pelapor,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Selasa (14/3).

Argo tidak menyebutkan waktu pasti rencana pemeriksaan Fahri, namun penyidik akan mengagendakan guna klarifikasi.

Sejauh ini, menurut Argo, laporan Fahri masih tahap penyelidikan sehingga belum dipastikan memenuhi unsur pidana atau tidak.

Selain Fahri, penyidik Polda Metro Jaya akan meminta keterangan saksi ahli dan sejumlah saksi lainnya agar mengetahui laporan politikus PKS itu naik tahap penyidikan atau tidak.

Sebelumnya, Fahri melaporkan Sohibul Iman berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1265/III/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 8 Maret 2018.

Sohibul dilaporkan lantaran diduga melanggar Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 43 Ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 311 KUHP dan atau 310 KUHP. (red.)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat