Jangan Ada Golput di Antara Kita

Oleh : M. Zakiy Mubarok

Makin riuh saja atmosfer politik menyongsong pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 27 Juni 2018. Terlebih saat dimulainya masa kampanye pasangan calon. Seperti ada yang berbeda dibandingkan hari-hari biasa. Bagi sebagian besar kita, Pilkada memang terasa sangat istimewa kehadirannya.

Kita berharap, ingar bingar itu tidak hanya sebatas ephoria. Karena selain hanya sesaat dan kemudian senyap untuk waktu yang panjang, ephoria tidak membawa kita pada kesadaran substansial yang seharusnya.

Pilkada (sebagai bagian dari rezim demokrasi langsung) adalah satu instrumen paling demokratis dalam melakukan seleksi kepemimpinan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Momentum politik dimana rakyat bebas menentukan pilihannya dan memutuskan siapa yang kelak akan menjadi pemimpinnya. Apapun profesi, jabatan, gelar dan kepangkatannya, sama, satu orang satu suara.

Bersamaan dengan itu, Pilkada juga menjadi momentum bagi anak bangsa -setelah melalui proses dan prosedur politik yang ada- untuk tampil menawarkan ide dan gagasannya, agar publik mengetahui apa yang akan dilakukan jika masyarakat memilihnya. Di “lapangan” yang sama mereka “dibiarkan” berkompetisi secara fair dan terbuka.

Kita semua jika ditanya siapa yang layak dan pantas untuk menjadi pemimpin, pasti akan menjawab “yang terbaik” atau “yang terbijak” atau “yang alami” diantara pilihan pasangan calon yang ada. Seperti kata Karl Popper, yang dikutip dalam Natural Leader (2015), sangat tidak mungkin kita akan menjawab “yang terburuk” atau “yang tertolol” atau “budak alami”.

Oleh sebab itu, masyarakat pemilih dan para pasangan calon hendaknya memperlakukan Pilkada ini agar baik dari sisi etika, benar pada aspek penegakan aturannya dan cerdas dalam memberikan pendidikan politik. Tiga prasyarat ini penting. Mengingat momen memilih dan terpilihnya pemimpin memiliki efek jangka panjang dan berdimensi luas bagi kelangsungan atau keberlanjutan pembangunan. Karenanya, sejauh mungkin dihindari memilih dan mencalonkan diri sebagai pemimpin atas dasar pertimbangan pragmatis yang bersifat jangka pendek.

Memang, kita tak bisa memungkiri, bahwa dalam setiap perhelatan politik senantiasa hadir tindakan dan keputusan politik yang didasari pertimbangan pragmatis dan jangka pendek. Perilaku politik ini tentu tidak bisa disalahkan sepenuhnya, sepanjang masih bisa ditoleransi akal sehat. Maksudnya, pragmatis dalam konteks kepentingan-kepentingan politik sebagai bagian dari strategi dan taktik. Karena sangat mustahil melepaskan politik dari kerja-kerja negosiasi dan kompromi.

Seperti kata Dewi Haroen (2014), politik adalah cara untuk mendapatkan sesuatu, politik adalah usaha seseorang mendapatkan kekuasaan atau kewenangan. Dalam usaha atau proses untuk mendapatkan sesuatu itu terkadang butuh konflik, butuh negosiasi, butuh pendekatan, dan lain-lain. Bahkan dalam praktiknya ada cara yang jahat dan ada cara yang baik. Meskipun cara semacam ini -jahat dan baik- bukan hanya monopoli dunia politik. Sebab semua praktik dalam kehidupan manusia selalu ada tawaran untuk memilih, antara mau jalan yang lurus, atau yang bengkok.

Namun demikian, berhenti hanya pada usaha mendapatkan kekuasaan dan atau kewenangan saja, bukanlah satu-satunya tujuan berpolitik. Karena filsuf Yunani, Aristoteles, jauh-jauh hari sudah mengatakan, bahwa politik adalah juga tentang mengatur apa yang seyogianya kita lakukan dan apa yang seyogianya tidak dilakukan. Agaknya Aristoteles seperti sudah memprediksi bahwa dimensi politik dalam keberadaan manusia merupakan dimensi yang memengaruhi lingkungan lain dalam kehidupan manusia, sebagaimana yang sangat kita rasakan saat ini.

Ramlan Surbakti (2010) memotret, saat ini semakin banyak orang yang menyadari bahwa politik merupakan hal yang melekat pada lingkungan hidup manusia. Politik hadir dimana-mana, di sekitar kita. Sadar atau tidak, mau atau tidak, politik ikut memengaruhi kehidupan kita sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Tidak peduli, apakah kita ikut memengaruhi proses politik atau tidak.

Pada pemilihan Presiden Amerika Serikat ke-44 tahun 2008, para pengamat politik negara setempat mengatakan, bukan hanya Barack Obama yang menang kala itu, tetapi juga sistem demokrasi AS. Mengapa? Karena jumlah pemilih yang meningkat. Mereka menerjemahkan peningkatan jumlah pemilih itu menunjukkan bahwa masyarakatnya kembali peduli kepada masa depan bangsa mereka setelah sekian dekade tak ambil peduli dengan urusan politik kepemimpinan.

Berkaca pada hal itu, Pilkada kali ini hendaknya tidak saja meriah dan riuh dengan strategi dan taktik pemenangan pasangan calon yang nampak dari masing-masing tim sukses dan pendukungnya saja, tapi juga dibarengi dengan meningkatnya angka partisipasi pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Karena hal itu menunjukan kepedulian kita akan masa depan daerah ini.

Itu penting untuk ditegaskan, mengingat dari beragam hasil survey tentang perilaku pemilih akhir-akhir ini, jumlah responden yang belum memutuskan pilihannya jika Pilkada dilaksanakan hari ini, angkanya masih sangat signifikan. Meskipun kita tidak boleh buru-buru menyimpulkan mereka tidak peduli dengan Pilkada atau masa depan daerah ini, sebab bisa jadi mereka ini memegang secara ketat prinsip bebas dan rahasia. Namun demikian, angka itu juga tidak bisa tidak dianggap sebagai kecenderungn golput pada Pilkada.

Di sisi lain, masing-masing pasangan calon dan infrastruktur tim pemenangannya, harus memahami bathin terdalam apa yang diinginkan dan diharapkan warga masyarakatnya. Ketepatan dalam mengekspresikan keinginan dan harapan warganya ini, akan menstimulasi pemilih untuk tak abai pada pentingnya partisipasi politik yang pada gilirannya, akan menentukan masa depan daerahnya. Wallahu’alambishawab

Penulis ialah Sekretaris Majelis Wilayah Korps Alumni HMI (KAHMI) NTB

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat