Membaca Makna “PDKT-Nya” Jokowi-SBY

Tepuk tangan spontan dari ratusan pengurus dan tokoh Partai Demokrat terdengar berulang kaki di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, 10 Maret 2018 ketika mendengar pidato Presiden Joko Widodo saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono Di hadapan pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi istrinya Ani Yudhoyono, Presiden Joko Widodo yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menyatakan dirinya adalah seorang demokrat.

Sekalipun sama sekali tak bermaksud menyatakan bahwa dirinya akan berpindah partai atau beralih ke Partai Demokrat, Joko Widodo ingin menyatakan kepada rakyat Indonesia bahwa dirinya adalah orang yang demokrat yang menghormati perbedaan-perbedaan dalam bidang apa pun juga termasuk tentang cara pemilih partai politik.

Dalam rapimnas tersebut, Joko Widodo juga menegaskan bahwa dirinya bukan merupakan Presiden yang sangar. Sekalipun dia tidak menguraikan pengertian sangar itu, seluruh rakyat Indonesia tentu sadar bahwa orang yang sangar itu adalah tokoh yang bisa berlaku kasar ataupun keras terhadap siapa pun juga.

Bermaknakah pernyataan mantan wali kota Solo dan juga mantan gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta itu? Sejak dia terpilih sebagai Kepala Negara dan kemudian dilantik pada bulan Oktober 2014 untuk menggantikan Yudhoyono yang telah dua kali menjadi presiden, maka rakyat mendapat kesan bahwa terdapat persaingan atau rivalitas yang amat ketat diantara kedua tokoh serta partai yang melatarbelakanginya.

Sang jenderal purnawirawan ini telah berulang kali menyatakan bahwa partai politiknya telah beberapa kali dikriminalisasi oleh para pejabat pemerintah termasuk oleh elit PDIP. Tentu saja tuduhan atau “serangan” Yudhoyono itu ditepis atau dibantah baik oleh para pejabat pemerintah maupun orang-orang yang berada pada “ring satu’, sebuah istilah yang mengacu kepada para pembantu terdekat di lingkungan Istana Kepresidenan.

Akan tetapi, kemudian akhirnya kedua pihak rupanya sama-sama menyadari bahwa “permusuhan” di antara mereka sama sekali tidak akan menguntungkan pemerintah, kedua partai politik ini bahkan seluruh rakyat Indonesia. Situasi negatif ini bisa merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pada 27 Juni 2018 akan berlangsung Pemilihan Kepala Daerah Serentak di 17 provinsi, 39 kota serta 115 kabupaten.

Bahkan pada tahun 2019 akan berlangsung pemilihan presiden dan wakil presiden, serta wakil-wakil rakyat di DPD, DPR-RI, dan DPRD tingkat provinsi serta kota dan kabupaten.

Apabila ratusan juta calon pemlih terus saja melihat para pemimpin saling “mencaci maki” maka bukan tidak mungkin pada Pilkada Serentak dan juga Pemilu tahun 2019 akan lahir lagi “golput atau golongan putih” yaitu orang-orang yang mempunyai hak pilih tapi kemudian secara sengaja tidak mendatangi tempat pemungutan suara atau (TPS) untuk mencoblos gambar atau tanda-tanda gambar calon pemimpinnya.

Kelompok golput ini kemudian bisa saja berdalih bahwa karena tidak mengikuti pilkada dan pemilu maka mereka merasa tidak mempunyai kewajiban untuk menuruti atau mengikuti perintah para pemimpin mereka seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPD, DPR-RI serta DPRD.

Tentu Jokowi dan SBY tidak menginginkan adanya “golput” sehingga mereka secara moral berkewajiban agar situasi politik di Tanah Air menjadi tetap tenang, kemudian rakyat mencoblos di TPS, dan akhirnya lahir pemimpin- pemimpin politik yang baru yang seharusnya memang amanah atau mengikuti keinginan rakyat Indonesia.

Yudhoyono sedikitnya sudah dua kali mendatangi Istana kepresidenan untuk berbicara dengan Presiden Jokowi walaupun masyarakat praktis tidak akan bisa mengetahui apa saja yang dibahas atau dirundingkan oleh kedua opemimpin itu. Bahkan Yudhoyono pernah “mengutus” anaknya Agus Harimurti Yudhoyono untuk juga bertemu dengan Jokowi.

Melihat pendekatan demi pendekatan atau istilah populernya “PDKT” maka rakyat boleh berharap akan terjadi “peredaan ketegangan” diantara kedua pihak.

Tiga poros Menjelang Pilpres 2019 itu, maka kepada masyarakat mulai diperkenalkan atau dipopulerkan istilah-istilah ” dua poros” atau bahkan “tiga poros”.

Istilah dua poros itu mengacu kepada jalur partai politik yang dipastikan mendukung kembali pencalonan Joko Widodo sebagai presiden masa bakti 2019-2024. Poros ini tentu saja “digawangi” oleh PDIP dengan pesertanya antara lain Partai Golkar serta Partai Nasdem. Sementara itu, poros kedua dibentengi oleh Partai Gerindra yang Ketua Umum-nya Prabowo Subianto juga menjadi petarung dalam pilpres 2014.

Sekalipun ratusan juta calon pemilih bisa melihat hasil survei bahwa Jokowi mempunyai peluang sangat besar untuk menundukkan Prabowo lagi, tentu saja mantan komandan jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassu) TNI-AD itu tetap mempunyai hak penuh untuk mencalonkan dirinya lagi.

Namun kemudian Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN Zuilkifli Hasan berambisi membuat poros ketiga misalnya bersatu dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

Kalau begitu, dimana peran penting Yudhoyono? Jokowi tentu menyadari bahwa Partai Demokrat bisa memainkan peran penting dalam Pemilu 2019 sehingga tidak aneh bila Jokowi kemudian mau bertemu dengan Yudhoyono, AHY bahkan hingga menghadiri Rapimnas Partai Demokrat. Sebaliknya Yudhoyono juga pasti sudah mempunyai “hitungannya tersendiri” terhadap Jokowi dan PDIP.

Sampai saat ini, Partai Demokrat selalu menyebut dirinya sebagai “:penyeimbang” artinya tidak mengikuti PDIP dan juga sebaliknya tak berkiblat kepada Gerindra. Karena itu, Yudhoyono ingin “memainkan” posisinya untuk ikut menentukan apakah akan berbelok ke Jokowi atau PDIP, ataukah ke Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo yang sama-sama merupakan purnawirawan jenderal TNI Angkatan Darat.

SBY pasti tetap sadar akan ingat bahwa anaknya yang bernama AHY itu baru-aru ini kalah dalam pilkada di Jakarta namun mantan mayor TNI-AD itu dianggapnya tetap bisa mempunyai peran politik penting di Tanah Air baik di tingkat nasional maupun daerah.

Nama Agus Harimurti mulai disebut-sebut bisa berperan sebagai bakal calon eakil presiden pada Pemilu 2019. Namun pertanyaan yang perlu dijawab AHY adalah apakah kekalahannya di Jakarta akan berdampak negatif jika sampai “nekad” ikut Pilpres 2019 ataukah dirinya harus “bersabar dahulu” hingga pilpres 2024 sehingga periode beberapa tahun mendatang ini bisa dijadikan semacam “pupuk” untuk meraih dukungan rakyat bagi pilpres 2024 apalagi dia masih “muda” di bidang politik.

Agus juga perlu menyadari bahwa hingga detik ini dirinya berada dibawah “bayang-bayang” bapaknya sehingga harus membuktikan dengan prestasi-prestasinya sendiri kepada rakyat di Tanah Air bahwa memang pantas mendukungnya di masa mendatang.

Jadi membaiknya hubungan Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Agus Harimurti saat ini hingga berlangsungnya Pilpres tahun 2019 seharusnya dibaca sebagai pendekatan alias PDKT oleh berbagai pihak untuk berbaikan hanya demi kepentingan rakyat di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukannya cuma demi kepentingan segelintir partai politik ataupun ambisi individual.

Penulis: Arnaz Firman

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat