Bantuan Mesin Panen Padi di Lombok Tengah Dijual ke Sumbawa

kicknews.today – Kejaksaaan Negeri Praya, Lombok Tengah terus mendalami kasus sistem tebus sejumlah bantuan alat mesin pertanian yang digelontorkan Dinas Pertanian Lombok Tengah tahun 2017. Dari hasil pemeriksaan pihak Kejari menemukan jenis pelanggaran baru.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada 18  kelompok tani penerima bantuan mesin alat Combine Harvester atau mesin panen padi. Kejaksaan menemukan.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Praya, Hasan Basri mengatakan, setelah memerika 18 kelompok untuk dimintai keterangan klarifikasi, ternyata ditemukan pelanggaran baru yakni dua mesin sudah dipindah tangankan.

Dikatakan, ada dua kelompok penerima bantuan, diantaranya Kelompok Tani di Desa Langko dan Desa Saba Kecamatan Janapria diduga telah memindahtangankan mesin tersebut ke Pulau Sumbawa.

“Kami langsung kroscek ke lapangan ternayata benar mesin itu dioperasikan di Sumbawa. Namun, kami sudah mengamankan dua mesin tersebut,” kata Hasan Basri, Senin (12/3).

Dijelaskan, agar masin itu tidak ketahui merupakan bantuan dari pemerintah, peat nomor mesin yang tertempel  telah dibuka oleh pihak oknum di Sumbawa.

Setelah dilakukan pemanggilan lagi dan dilakukan klarifikasi terhadap dua kelompok tani tersebut, mereka mengatakan bahwa oprasional mesin di Sumbawa dilakukan dengan sistem kerja bagi hasil.

“Tapi anehnya saat diamankan, dibawa pulang, mereka yang bertanggungjawab di Sumbawa merasa sangat keberatan,” ujarnya.

Lebih lanjut Hasan mengatakan, yang paling membuatnya lebih geram saat melakukan pemeriksaan terhadap kelompok tani sebelumnya. Mereka memberikan keterangan bohong, mereka mengaku kalau mesin yang dioperasikan di Sumbawa sudah dibawa pulang. Tapi setelah ditelusuri, ternyata alat yang ada di rumahnya tersebut merupakan alat yang disewa dari kelompok lain untuk mengelabuhi pihak Kejaksaan saat pengecekan.

“Dari pengkuannya, mereka menyewa mesin sekitar 250 perhari dari kelompok lain,” ucapnya.

Sehingga, kuat dugaan kalau mesin tersebut telah dipindahtangankan atau telah dijual kepada orang luar. Namun kendalanya, hingga saat ini semua kelompok tani kebanyakan lebih memilih bungkam.

Mereka tetap bersikukuh mengaku pada saat menerima bantuan itu tidak menggunakan tebuasan serta mereka tidak pindahtangankan.

“Kami masih melakukan pulbaket untuk mengumpulkan bukti, dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi akan terus berlajut kedepanya. Kami menanyakan seputar bantuan itu saja,”  tegasnya.

Ia menyatakan untuk sementara pihaknya masih belum menyimpulkan apakah ada indikasi melawan hukum dalam laporan tersebut. Sebab pihaknya sedang dalam proses penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap semua istansi terkait.

“Kita juga akan memanggil Dinas Pertanian Provinsi NTB,” sebutnya.

Ditambahkan, bantuan yang dilaporkan tahun 2017 lalu, ada 18 bantuan alat Combine Harvester yang digelontorkan terhadap para kelompok tani. Dimaa dalam penyaluran ada indikasi sistem tebus oleh oknum dengan kelompok tani.

“Untuk harga satu unit mesin ini sendiri terbilang mahal. Dalam satu unitnya mencapai harga Rp 360 juta,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah Lalu Iskandar mengatakan, mesin itu sebenarnya bantuan dari Pemerintah Provinsi tahun 2017 lalu. Dimana saat itu Dinas Pertanian Lombok Tengah mendapatkan jatah sebanyak 18 unit mesin untuk disalurkan kepada kelompok tani.

Terhadap penerima bantuan pihaknya melakukan verifikasi ketat, agar yang mendapatkannya kelompok tani yang layak.

“Terhadap kelompok yang mengoperasikan sudah menegur keras, agar mesin itu dibawa kembali,” pungkasnya. (ade)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat