in

NTB Diminta Turunkan Angka Kemiskinan di Bawah 15 Persen

Ilustrasi kemiskinan

kicknews.today – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, meminta Provinsi NTB menurunkan angka kemiskinan ke tingkat di bawah 15 persen. Hal ini disampaikan, Selasa (6/3), saat Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Regional II tahun 2018 yang di hadiri 17 provinsi wilayah Indonesia bagian timur.

“Turunkan tingkat kemiskinan itu, paling tidak di bawah 15 persen. Banyak cara kok,” kata Menteri Bambang.

Lebih jauh Menteri PPN memaparkan cara penurunan angka kemiskinan, yakni dengan memperkuat layanan dasar. Dimana layanan dasar yang dimaksud bukan hanya layanan dasar kesehatan saja, melainkan juga layanan dasar administrasi hukum. Dia mencontohkan seperti bagaimana anak yang baru lahir bisa mendapatkan akte.

Tidak hanya itu, penguatan wirausaha dalam bentuk UMKM juga merupakan sesuatu yang sangat penting.

“Jika itu mampu dilakukan, maka angka kemiskinan di NTB, bisa di bawah 15 persen,” ujarnya.

Menteri Bambang menegaskan, pada pertemuan itu banyak hal akan dibahas, termasuk beberapa yang harus menjadi skala prioritas di daerah, antara lain pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan  dasar.

Selain itu, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas, kemaritiman dan peningkatan nilai tambah ekonomi melalui jalur pertanian, industri, dan jasa produktif.

Dia menekankan, pada rencana kegiatan program (RKP) tahun 2019 semua daerah harus fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, dan perbankan), untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019.

Bambang juga berharap melalui kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) tersebut, penyusunan RKPD bisa menjadi lebih baik.

”Kami dari pusat mengharapkan partisipasi semua provinsi untuk mensinkronkan RKP antara pusat dan daerah. Penyusunan RKP 2019 supaya menerapkan prinsip Money Follow, yang artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran,” harapnya.

Hal itu menurut Bambang, bertujuan agar perencanaan lebih holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial serta diperkuat oleh empat fokus penguatan.

Pertama, penguatan perencanaan dan penganggaran melalui penajaman prioritas nasional dan program prioritas.

Kedua, penguatan pengendalian perencanaan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga level proyek atau “satuan 3”.

Ketiga, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan yang memfokuskan pada aspek spasial, hingga detil rencana lokasi pembangunan.

Keempat, penguatan integrasi sumber pendanaan baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun badan usaha, serta melalui skema KPBU dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah .

Dalam kesempatan tersebut, dia juga meminta kepada semua daerah supaya memprioritaskan program yang dianggap project paling strategis, yang akan diusulkan baik dalam APBN maupun APBD.

Terlebih NTB ada prioritas dari Bappenas yang telah diusulkan. Namun itu tidak mungkin langsung diputuskan karena ada daerah lain yang juga mengusulkan, sehingga dia menyarankan agar usulan tersebut tidak tumpang tindih, harus efektif, efisien dan lokasinya pun jelas.

“Segera usulkan dan berbasis peta, satuannya bukan nama kota atau desa lagi, tapi berapa lintang dan bujur, sehingga tidak bisa dipindah,” jelasnya.

Dikatakannya, silahkan rancang program strategis dan diusulkan apa yang menjadi project prioritas. Lebih khusus untuk Bappeda, jika mengusulkan project prioritas, agar sama dengan usulan ke kementerian lain.

Dengan cara itu, lanjutnya, maka akan mempermudah dalam pemberian anggaran dan usulan tersebut tidak tumpang tindih. (prm)