BPR NTB Begejolak, TGB Panggil Pansus Konversi Bank NTB

kicknews.today – Di balik bergulirnya kasus dugaan aliran dana proses merger BPR NTB ke beberapa oknum pejabat DPRD dan Pemprov NTB. Selasa (6/3), Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi mengundang Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah terkait Konversi Bank NTB, untuk membahas beberapa poin yang dianggap krusial dalam Ranperda itu.

Ketua Pansus Konversi Bank NTB dari konvensional ke syariah H. Johan Rosihan menyampaikan, saat pertemuan dengan Gubernur, dirinya sedikit membahas judul Ranperda yang diajukan eksekutif dalam pembahasan mengalami perubahan. Dimana dari Ranperda tentang konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah, berubah menjadi Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perubahan Status PD. BPD menjadi PT. BPD NTB.

“Ini dilakukan karena kita hanya ingin konversi, tapi tidak berubah akta pendirian bank, “ungkapnya.

Selain itu, pasal-pasal yang terkait dengan modal, laba, organ bank juga berubah ketika terjadi perubahan Perda.

Johan menjelaskan, pada kesempatan itu, Pansus menyampaikan beberapa hal kepada  Gubernur, selain poin krusial dalam Ranperda. Lebih penting mengenai legalitas Dirut Bank NTB saat ini telah diperpanjang.

“Itu yang kami tanyakan, alasan perpanjangan,” kata dia.

Terkait pertanyaan Pansus itu khususnya menyangkut materi Perda, lanjutnya, Pak Gubernur langsung menjawab, segala yang dimaksud baik konversi ini termasuk prospek berkembangnya bank ke arah yang lebih baik.

Gubernur juga menyakinkan Pansus bahwa respon publik bagus terhadap konversi. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya komitmen, untuk mempertahankan dananya oleh 98 persen lebih nasabah konvensional saat ini.

Sedangkan menyangkut status legal formal Dirut yang ada saat ini, kata Johan, justru dengan tegas Gubernur menjelaskan alasan kenapa diperpanjang, semua itu lanjutnya untuk menjamin kontinuitas proses konversi dari awal hingga akhir.

Disinggung soal konversi itu sendiri, politsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sangat sepakat untuk segera dikonversi.

Sedangkan terkait perpanjangan jabatan direktur utama, bagi Johan, soal Dirut Pansus sedang menunggu hasil pendapat hukum dari pengacara negara.

“Semua berkas tentang itu sudah diajukan oleh Bank NTB. Nanti kita tunggu hasilnya saja,” ujarnya.

Yang jelas, lanjut dia, Pansus sangat setuju dengan semua alasan yang sudah disampaikan oleh gubernur terkait konversi ini, yakni bertujuan untuk perubahan kegiatan usaha dari konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip bank syariah, seperti terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah NTB, berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. “Ini juga penting dilakukan, jika ada kontribusi terhadap daerah,” tutupnya. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat