in

Operan ‘Bola Panas’ Aliran Dana Merger BPR antara DPRD dan Pemprov NTB

Ilustrasi

kicknews.today – Kasus merger PD BPR NTB menuju PT yang membuat dua orang tim konsolidasi terjerat hukum terus menjadi perbincangan dan perhatian publik. Terlebih, tersangka sempat ‘bernyanyi’ bahwa ada dana mengalir ke oknum anggota DPRD NTB sebesar Rp 700 juta.

‘Nyanyian’ tersangka tersebut dimentahkan oleh pihak DPRD NTB, karena biaya proses pembentukan Raperda dalam hal ini oleh Bapemperda dan Pansus dibiayai sekretariat dewan bersumber dari APBD Provinsi NTB.

Adanya bantahan DPRD NTB tersebut, merupakan ‘bola panas’ yang kembali ke eksekutif (Pemerintah Daerah). Malah, salah satu dari tersangka, sempat menyebutkan oknum pejabat pemerintah daerah provinsi NTB yang ikut menerima aliran dana itu dan memiliki bukti transaksi.

Tudingan itu membuat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H Rosiady Sayuti angkat bicara dan langsung membantahnya. Malah meminta aparat penegak hukum mengusut oknum tersebut.

“Coba tanyakan Karo Ekonomi pak Aulia, apakah ada dana mengalir. Pasti dijawab tidak ada,” ungkap Rosiady, Sabtu (3/2).

Jawaban eksekutif itu membuat Forum Nasional untuk Transparansi (FITRA) NTB geram, sehingga mendorong DPRD NTB untuk memanggil pihak eksekutif guna menjelaskan maksud pengumpulan dana oleh Tim konsolidasi BPR bentukan Gubernur NTB dan mempertanyakan kemana saja arah penggunaannya.

Hal ini disampaikan Sekjen FITRA NTB Ervyn Kaffah seraya mengajak publik bersama-sama memelototi mengenai isu adanya aliran dana merger BPR sekitar Rp 700 juta yang dikabarkan mengalir ke sejumlah anggota dewan dan pejabat eksekutif lingkup pemprov NTB itu.

Terlebih lanjutnya, kalau merujuk terhadap pengakuan dua orang tersangka dugaan korupsi dana merger BPR yang sedang  diproses hukum oleh Kejati NTB tersebut. Menurut hemat FITRA, mengingat jumlah dana yang diklaim mengalir ke sejumlah oknum dewan dan eksekutif tersebut sangat besar, belum lagi bila diperhitungkan dengan dana lainnya terkait pengadaan IT yang juga diduga dikorupsi.

“Jelas, menimbulkan kecurigaan besar mengenai apa sebenarnya maksud pengumpulan dana tersebut oleh pihak eksekutif melalui Tim Konsolidasi, “kata dia.

Tidak hanya itu, kata Ervyn, dana yang diklaim mengalir kemana-mana itu sekitar Rp 700 juta, ditambah dana terkait pengadaan, bisa mencapai Rp 1,1 miliar. Jadi, ada dana sekitar Rp 1,1 miliar yang tercecer dari total dana yang dikumpulkan sebesar Rp 1,8 miliar atau hingga 61 persen. Ini juga sesuai temuan pemeriksaan BPKP.

Mengingat dana yang kececer ini tambah Ervyn sangatlah besar, patut diduga ada yang tidak beres dalam kegiatan pengumpulan dana tersebut. Khususnya mengenai rencana pengumpulan dana tersebut apakah  sejak awal sudah layak, atau justru ada maksud-maksud tertentu.

Oleh karena itu, FITRA mendorong DPRD NTB untuk memanggil pihak eksekutif dan menjelaskan mengenai maksud pengumpulan dana tersebut,. Termasuk tingkat kelayakannya, dan siapa yang memerintahkan tim konsolidasi untuk mengumpulkan dana tersebut kepada BPR-BPR milik perusahaan daerah itu.

Bagi Ervyn, Dewan tidak cukup sekedar bersikap defensif terhadap isu adanya dana yang mengalir ke oknum anggota dewan sendiri dan pihak eksekutif, namun sebagai elemen masyarakat mendorong dewan untuk mengambil sikap proaktif terhadap situasi yang berkembang, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD. (prm)