in

Imbas Tidak Hadirnya TGB saat Kunjungan DPR RI ke NTB

Saat acara kunjungan Komisi VI DPR RI di NTB

kicknews.today – Tidak hadirnya Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH M Zainul Majdi dalam rangka kunjungan Komisi VI DPR RI ke Lombok pada Selasa (27/2) kemarin yang membawa beberapa Dirjen dari Kementrian dengan leading sektornya membuat anggaran dari Kementrian untuk NTB menjadi peritimbangan kembali.

Hal itu disampaikan ketua rombongan Komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso saat kunjungan itu.

Wakil ketua Komisi VI DPR RI, bidang bidang Industri, Investasi dan persaingan usaha itu melihat Gubernur NTB tidak care atas kedatangan rombongan untuk menyerap persoalan yang dialami khususnya yang berkaitan dengan kelistrikan, pupuk, bahan bakar minyak dan lain sebagainya yang kemudian nantinya dijadikan bahan pertimbangan oleh Kementerian terkait, untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program.

“Apakah listrik suka padam, kalau memang demikian, sampaikan keluhan pemerintah daerah untuk kami jadi bahan pembahasan tingkat kementerian terkait. Tapi, cukup menyesalkan gubernur NTB tidak mau menerima kami saat itu. Padahal, kami secara resmi membawa tugas negara, malah akan membawa berkah bagi NTB,” ungkapnya.

Dia memaparkan leading sektor yang dipegang komisi VI bakal memberikan dampak positif ke NTB yakni untuk bidang Industri, Investasi dan Persaingan Usaha yang membawahi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian BUMN dan Seluruh BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Tidak hanya itu, yang hadir pada waktu itu ada dari Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPK Sabang), dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

Namun dengan ketidakhadiran orang nomor satu di NTB yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) itu membuat acara pembahasan tersebut dibatalkan.

“Pengalaman ini dijadikan bahan pertimbangan saat pembahasan anggaran berikutnya,” kata dia

Imbas dari kesalahpahaman saat momentum itu pun kemungkinan berdampak pada psikologis orang – orang yang akan memperjuangkan anggaran dari Kementrian untuk pembangunan NTB itu.

“Bagaiman bisa diperjuangkan untuk gelontorkan anggaran kementerian nanti,?” ujar Bowo.

Padahal menurutnya, tiga minggu sebelumnya sekretariat Komisi telah mengirimkan surat terkait kunjungan tersebut dan dijawab Pemda NTB. Lebih meyakinkan lagi, sebelum mendarat di Bandara Lombok, ada konfirmasi dengan Protokoler Setda NTB yang kemudian dijawab Gubernur siap menerima kedatangan Komisi VI.

Mengenai hal itu, Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, H Irnadi Kusuma mengatakan ketika ada kunjungan kerja ke daerah, maka tidak mesti harus diterima Gubernur. Sekertaris Daerah juga bisa ditugaskan menerima.

“Kan, tidak mesti Gubernur yang harus terima,” terang dia.

Terkait perhatian pemerintah pusat terhadap NTB yang dimungkinkan juga berdampak setelah insiden ini, bagi Irnadi semua itu diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah pusat saja. (prm)