in

Pembangunan Rumah Bersubsidi di KLU Distop, Ini Alasannya…

Lahan yang akan dibangun rumah bersubsidi di Dusun Jambianom Desa Medana KLU (foto: Rico)

kicknews.today – Aktivitas pembangunan rumah bersubsidi oleh Developer PT Mitra Harmoni Properti di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terpaksa mandek sementara waktu. Bukan tanpa sebab, mereka distop lantaran diduga melaksanakan kegiatan tanpa dilengkapi dokumen perizinan.

“Meskipun sedang mengajukan perizinan tetapi tetap tidak boleh ada aktivitas sebelum izin keluar. Makanya kemarin kita suruh berhenti dulu,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman (DLHPKP) Lombok Utara H. Rusdi, Kamis (22/2).

Pada saat timnya turun ke lokasi tepatnya di Dusun Jambianom Kecamatan Tanjung, diketahui developer meratakan tanah sebagai bentuk persiapan guna membangun beberapa unit rumah. Menurut Rusdi, setelah diusut ternyata yang bersangkutan belum mengantongi dokumen UPL/UKL.

“Sebenarnya kami mau cek muara yang ikut ditimbun. Karena muara itu ada sumber mata air yang sejak lama dimanfaatkan masyarakat. Tetapi yang kita temukan malah mereka belum dapat UPL/UKL,” jelasnya.

Khusus persoalan muara, Rusdi mengakui telah membicarakan hal ini dengan BPN mengenai status tanah. Pihaknya menduga BPN kecolongan lantaran lahan yang telah bersertifikat sejak 1994 ini menyimpan sumber mata air.

“Pemilik ngotot beli lahan termasuk muaranya. Kami akan tindak bersama Desa Medana untuk mempertahankannya,” tegasnya.

Senada dengan kompatriotnya itu, Vidi Eka Kusuma selaku Kepala Disnaker PMPTSP KLU ditemui secara terpisah mendukung lagkah penyetopan tersebut. Pasalnya, meski proses pengajuan izin masih menunggu rekomendasi BKPRD bukan berarti developer dapat melakukan aktivitas.

“Masih proses di BKPRD dan belum tahu perkembangannya, sehingga berkasnya belum masuk ke kami. Memang kita mendukung adanya investor kita permudah, tapi bukan berarti mereka dapat melanggar,” ucapnya.

Vidi mengimbau supaya developer menuntaskan segala izin lebih dulu dan kemudian dapat meneruskan pembangunan rumah bersubsidi itu. Sehingga semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

“Tuntas dulu izinnya kalau IPPT dan jenis izin lainnya sudah beres baru bisa membangun. Idealnya begitu,” pungkasnya. (iko)