Pengungsi Ahmadiyah Ditawari Pemkot Mataram Ikut Transmigrasi

kicknews.today – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan menawarkan program transmigrasi kepada para pengungsi Ahmadiyah yang sudah bertahun-tahun menempati Asrama Transito di Majeluk sebagai tempat pengungsian.

Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang di Mataram, Rabu (14/2), mengatakan program transmigrasi itu menjadi salah satu alternatif penanganan bagi jemaah Ahmadiyah sehingga tidak lagi tinggal secara eksklusif.

“Jika mereka mau ikut program transmigrasi, pemerintah siap memfasilitasi sehingga tidak ada lagi pengungsi di kota ini dan asrama Transito akan berfungsi sebagai mana mestinya,” katanya.

Menurutnya, alternatif ikut program transmigrasi ini telah menjadi kesepakatan dengan Dinas Sosial Provinsi NTB dan Kementerian Sosial untuk dilakukan kajian lebih lanjut.

Sementara alternatif lainnya, adalah mengarahkan sebagian pengungsi tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang sudah ada di kota ini.

Warga Ahmadiyah, katanya, boleh menempati rusunawa karena mereka telah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Kota Mataram sebagai identitas resmi.

“Selain itu, kita juga mengusulkan agar warga Ahmadiyah dibuatkan rumah khusus yang dibangun untuk pengungsi namun tidak dalam satu titik agar mereka bisa membaur dengan warga lainnya,” katanya.

Dikatakan, berbagai alternatif penanganan pengungsi Ahmadiyah itu akan dilakukan setelah 144 jiwa atau sekitar 40 kepala keluarga (KK) warga Ahmadiyah mendapatkan haknya sebagai warga negara.

Hak yang dimaksudkannya adalah, terakomodasi menjadi keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) serta berhak mendapatkan bantuan pangan nontunai (BPNT) dan tiga kartu dari pemerintah yakni kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP) dan kartu keluarga sejahtera (KKS).

“Hak-hak pengungsi Ahmadiyah itu saat ini sedang diproses oleh Kementerian Sosial, agar penanganan berikutnya dapat dilanjutkan,” katanya.

Martawang mengakui, selama ini, pengungsi Ahmadiyah memang belum terakomodasi sebagai penerima BPNT dan PKH, karena status mereka masih pengungsi meskipun sudah memiliki KTP sebagai warga Mataram.

“Tidak terakomodasinya warga Ahmadiyah yang berada di Lingkungan Majeluk bukan karena tidak menjadi prioritas melainkan karena masih banyak warga asli di lingkungan tersebut yang dinilai berhak menjadi sasaran sesuai dengan basis data terpadu (BDT),” katanya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat