Gubernur NTB Lantik Pjs Bupati Lombok Timur dan Lombok Barat

kicknews.today – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH M Zainul Majdi melantik penjabat sementara (Pjs) Bupati Lombok Timur dan Bupati Lombok Barat, di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur NTB Rabu (14/2).

Adapun nama Pjs Lombok Timur berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri nomor 131. 52-287/2018 dan SK Mendagri nomor 131.52-253/2018 yakni H Ahsanul Khalik, merupakan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB. Kemudian Pjs Bupati Barat H.L Saswadi selaku kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB.

Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) itu mengatakan, penugasan tersebut semata-mata untuk menjalankan tugas pemerintahan di daerah bersangkutan karena, mantan Bupati Lombok Timur, sebelumnya H Moch Ali Bin Dachlan akan ikut pada Pilgub NTB 2018. Sedangkan, Bupati Lobar, H Fauzan Khalid juga ikut berkompetisi lagi di Pilbup Lombok Barat.

Disampaikan TGB, penugasan terhadap kedua orang tersebut karena dipercaya akan mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

“Jalankan amanah ya, “ungkapnya.

Dengan ikutnya para bupati itu mengikuti kontestasi pada pilkada NTB maka mereka tidak lagi ditanggung negara melainkan segala biaya yang dikeluarkan ditanggung sendiri.

“Semoga kedua penjabat sementara, bisa laksanakan tugas dengan baik dan terima kasih kepada mantan bupati yang telah menjalankan tugas selama lima tahun,” kata dia.

Gubernur dua periode itu memaparkan, terhadap Pjs, ada dua tugas yang harus diemban. Tugas itu ada yang bersifat limitatif dan difinitif. Arti dari limitatif dan difinitip tersebut yakni, melaksanakan tugas pemerintahan, jaga keamanan, fasilitasi keberlangsungan pemilu, jaga netralitas ASN, bahas perda sesuai persetujuan Mendagri dan mutasi dianggap urgen, bisa dilakukan itupun harus ada izin Mendagri.

Yang perlu diatensi Pjs Bupati bahwa, saat ini pemilu menjadi perhatian masyarakat terutama soal ketidaknetralan ASN. Oleh sebab itu, apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat terkait netralitas ASN pada pilkada ini bisa ditepis serta tunjukkan kepada masyarakat bahwa ASN tidak boleh terlibat politik praktis atau benar-benar netral.

“Saya berpesan supaya Pjs bangun komunikasi, jadilah pengayom selama beberapa bulan kedepan yang bisa memberikan kenangan baik dihati masyarakat terutama ASN setempat,” ujarnya

Sementara itu, Pjs bupati Lobar, HL Saswadi, berjanji akan melaksanakan tugas sesuai aturan. Terlebih bicara netralitas ASN yang sudah jelas memiliki regulasi juga sesuai surat edaran Gubernur supaya jaga netralitas ditambah aturan Menpan RB.

“Nanti, setiap apel akan tegaskan ke ASN supaya jaga netral. Kami juga akan berjalan bersama Bawaslu, akan berikan sanksi tegas jika tidak netral,” janjinya.

Dia menegaskan, tidak ada alasan untuk tidak menindaklanjuti ASN tidak netral jika ada laporan. Bahkan, tidak akan pandang bulu, jangan sampai Pjs yang disalahkan ketika tidak tegas.

Disinggung soal program, Saswadi mengatakan akan melaksanakan program yang ada di daerah setempat dan mengevaluasi program yang sudah berjalan pada bulan Juni karena dalam aturan dilihat satu semester pertama sesuai yang tertuang dalam APBD 2018.

“Nanti kami akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk menjalankan tugas terutama jaga kondusifitas,” tutupnya (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat