DPRD Lombok Tengah Tetapkan Perda Retribusi Jasa Usaha

kicknews.today – Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang. Anggota DPRD Lombok Tengah akhirnya menyetujui pembentukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perubahan atas peraturan daerah (Perda)  Nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha menjadi perda.

Penetapan itu dilakukan dalam sidang paripurna DPRD Loteng dengan agenda penyampaian laporan Panitia khusus (Pansus) Satu DPRD Lombok Tengah tentang hasil pembahasan yang dilakukan terhadap Renperda tentang perubahan atas peraturan daerah Perda  Nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, Senin (12/2) pukul 15.00 wita.

Juru Bicara (Jubir) Pansus DPRD Lombok Tengah, M Tauhid menyapaikan berdasarkan jadwal kegiatan DPRD Lombok Tengah massa persidangan pertama tahun sidang 2018 yang memberikan waktu kerja pada pansus I selama lima hari mulai dari 5-9 februari kemarin, untuk melanjutkan pembahasan lanjutan terhadap Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha.

“Namun karena adanya dinamika khususnya terkait dengan substansi materi muatan Ranperda yang tertuang dalam pasal 38 Ranperda perubahan atas Perda sebelumnya yang mengatur struktutur dan tarif retrebusi tempat penginapan yang menjelaskan jika tarib retribusi penginapan setara bintang III sebanyak Rp. 1.000.000 dikeritisi oleh beberapa Dewan,”jelasnya memberikan laporan.

Sehingga berdasarkan jadwal sidang pertama pada tahun 2018 yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan bahwa Pansus I diberikan waktu selama 5 hari kerja untuk melakukan pembahasan lanjutan terhadap Ranperda retribusi penginapan itu.

“Karena sebelumnya beberapa anggota DPRD mengkeritisi karena dipandang bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan yang lebih tinggi. Sehingga ketentuan itu dikaji kembali guna mendapatkan penyempurnaan,”jelasnya.

Berdasarkan kajian lebih lanjut terhadap adanya dinamika itu serta mendengarkan pendapat dari Pemda. Sehingga disimpulkan bahwa dalam pasal 38 tentang retribusi jasa usaha itu bukan merupakan substansi baru. Akan tetapi sebenarnya sudah diatur dalam Perda Nomor 6 tahun 2011 bahwasanya tarib retribusi tempat penginapan semula ditetapkan untuk bintang I sebanyak Rp 45.000/Kamar, Hotel melati Rp 200.000.

“Terhadap ketentuan tersebut, Pemda telah mengajukan usulan perubahan bahwa tarip retribusi tempat penginapan dinaikan menjadi Rp.500.000 Sedangkan untuk stara melati dinaikan menjadi Rp.250.000 sehingga atas usulan yang dilakukan oleh Pemda. Oleh pansus sendiri menyetujuinya,”jelasnya.

Disampaikan juga, setelah Pansus I mencermati lebih mendalam ketentuan yang diatur dalam pasal 38 itu. Bahwa pansus memandang perlu menambah satu substansi yang mengatur tarif untuk tempat penginapan stara bintang III. Karena ketentuan itu tidak diatur dalam pasal 38 itu. Sehingga pansus menyepakati bahwa penginapan bintang III itu sebesar Rp. 1.000.000.

“Namun setelah rapat lanjutan kami menyepakati jika jumlahnya Rp 750.000 atau lebih murah,”jelasnya.

Tauhid juga menanggapi pendapat para anggota Dewan yang berpandangan bahwa pengaturan tarif retribusi yang diatur dalam pasal 38 ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena menurut Pansus jika hal itu sama sekali tidak bertentangan karena yang diatur adalah tempat penginapan yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

“Pengaturan jenis retribusi ini sudah sesuai dengan norma yang diatur dalam undang- undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. Sehingga untuk mempersamakan persepsi kita maka perlu menyegarkan pemahaman kita bersama bahwa pajak dan retrebusi daerah memiliki makna yang berbeda dan sudah diatur dalam perundang- undangan,” jelasnya.

Sehingga Pansus sendiri berpendapat bahwa Rancangan Perda tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha ini layak untuk ditetapkan menjadi Perda. Bahkan  lapoan Pansus pada  29 Desember 2017 lalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan itu.

“Kami juga meminta Pemda agar lebih intensif dalam mensosialisasikan Perda ini sehingga dalam impelementasinya dapat berjalan dengan baik,”jelasnya.

Atas apa yang disampaikan Jubir Pansus itu sehingga Dewan sepakat menjadikan pembahasan yang dilakukan Panasus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha menjadi Peraturan Daerah.

Sidang paripurna yang di pimpin Ketua DPRD Lombok Tengah, H Ahmad Puadi FT itu dihadiri juga oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, L Pathul Bahri, anggota DPRD, dan Kepala SKPM Lombok Tengah. (ade)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat