in

Bangunan Langgar Aturan, Pemda KLU Kembali Surati Pengusaha di Dua Gili

Bangunan di Gili Air yang ada di roi pantai

kicknews.today – Tim Penertiban Kabupaten Lombok Utara telah memberikan batas waktu bagi pengusaha di Gili Air dan Meno untuk membongkar sendiri bangunan yang dianggap melanggar.

Surat teguran telah dilayangkan jauh hari dan pada Senin (5/2), tim akan kembali memberikan surat teguran yang kedua kalinya. Demikian diungkapkan Kabag Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Setda KLU Lalu Majemuk.

“Sudah, surat yang pertama kita berikan dan nanti sore kami bersama beberapa SKPD akan memantau eks penertiban Trawangan, sembari memberi surat teguran yang kedua,” ungkapnya.

Mengingat penertiban akan dilakukan pada bulan Maret 2018 nanti, tak ayal jika pengusaha yang notabene bangunannya melanggar roi pantai di dua gili itu, sepatutnya harus bertindak. Jika tidak, maka pemerintah yang akan membongkar paksa bangunan tersebut. Hanya saja, pihak tim akan kembali merampungkan persiapan sebelum hari H.

“Sekarang ini memang sudah ada pengusaha yang membongkar bangunan sendiri. Kita akan tunggu sampai mana, tetapi kami terus pantau dan melakukan pertemuan mengenai kesiapan,” katanya.

Penertiban bangunan kali ini, bukan ujug-ujug tanpa sosialisasi atau secara membabi buta meratakan setiap bangunan di pulau penyumbang PAD terbesar Lombok Utara. Namun pola pendekatan humanis tetap diusung oleh pemerintah, termasuk mengakomodir apa yang menjadi keluhan serta usulan dari pengusaha maupun masyarakat di Gili Air dan Meno.

“Ini penertiban yang humanis, tetap mengedepankan segala opsi bagi pengusaha. Makanya kami berikan kesempatan mereka bongkar sendiri dulu, agar bisa membawa material yang akan dimanfaatkan kembali,” jelasnya.

Khusus mengenai persiapan dari tim penertiban, dianggapnya sudah cukup matang. Sejumlah dinas terkait akan mengeluarkan porsi anggaran yang bervariasi, tergantung pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka.

“InsyAllah persiapan sudah cukup bagus, karena anggaran untuk penertiban kali ini tidak hanya di Bagian Pembangunan saja, tetapi semua dinas akan ikut menganggarkan,” ujarnya.

Adapun terkait identifikasi, pun sudah dilakukan dari tahun sebelumnya dan yang mencuat terdapat sekitar ratusan bangunan dalam kategori melanggar.

“Kaitan dengan identifikasi bangunan itu juga sudah dilakukan, jumlahnya kalau tidak salah ada 100 atau 83 unit data itu ada di kantor,” imbuh Lalu Majemuk memungkasi. (iko)