in

Sekda NTB Bantah Keras Ada Mutasi Bermuatan Politik

Pelantikan Pejabat oleh Sekda NTB

kicknews.today – Adanya tudingan mutasi lingkup Pemerintah Provinsi NTB oleh Gubernur, TGH M Zainul Majdi bermuatan politik, apalagi memasuki tahun Pilkada NTB 2018, dibantah keras oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H Rosiady Sayuti.

Dia mengatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur tidak pernah mengarahkan terkait proses mutasi. Terlebih mutasi kepala sekolah tingkat SMA/SMK Sederajat.

“Mutasi itu sesuai Undang-Undang 23 setelah pengalihan kewenangan ke Pemprov. Dimana, SK kepala sekolah kebijakan Gubernur,” ungkapnya, Rabu (17/1).

Rosiady menyampaikan, khusus mutasi kepala sekolah sebenarnya terlambat. Mestinya digelar tahun 2017 lalu, alasannya banyak Kepala Sekolah sudah melebihi periode. Sehingga, Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja.

Hasil evaluasi lanjutnya, terdapat sebanyak 65 Kepsek sudah melebihi masa menjabat yakni sudah delapan tahun. Dengan demikian, dikembalikan sebagai guru biasa. Ada karena kinerja dibawah standar dan ada juga laporan dari masyarakat.

Disinggung setelah ada penetapan pasangan calon Gubernur dan calon wakil gubernur dalam hal ini kakak kandung Gubernur NTB yakni, Hj Sitti Rohmi Djalilah sehingga ada mutasi, Rosiady kembali membantah beralasan mengacu pada aturan, karena SK mereka harus diperbaharui oleh Gubernur.

Bagaiamana dengan mutasi pejabat eselon II, III dan IV? Menurut mantan Kadispora NTB itu, itu langkah penyegaran demi memenuhi target RPJMD.

“Rotasi soal biasa dikalangan ASN dan tidak ada kaitan dengan politik,” kata dia.

Disatu sisi, Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, H Fathurrahman pun membantah ada muatan politik terhadap mutasi itu.

Dia menegaskan, bicara aturan, tidak ada yang dilanggar, karena seluruh proses sudah sesuai dengan aturan yang ada dan berdasarkan rekomendasi dari Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) nomor 821/228/SJ perihal persetujuan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Fathurrahman mengaku, mutasi atau promosi itu merupakan hal yang lumrah atau biasa terjadi pada setiap organisasi.

“Intinya tidak ada kaitan antara mutasi/promosi dengan politik,” tutupnya. (prm)