Penyelenggara Pemilu tak Netral Siap-siap Dipecat

kicknews.today – Mensukseskan dan menjaga kondusifitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB 27 Juni 2018 mendatang,  Polres Lombok Tengah (Loteng) menggelar rapat koordinasi bersama penyelenggara pilkada. Mereka adalah PPK dan PPS di Aula Polres Loteng, Selasa (16/1).

Ketua KPU Lombok Tengah, Ary Wahyudi menegaskan, jika ada PPK dan PPS yang main mata atau tidak profesional dalam melakukan tugasnya, sanksi tegas akan diberikan, bahkan pihaknya tidak segan-segan akan melakukan pemecatan.

“Kalau ada PPK dan PPS yang tidak professional, kita akan pecat,” tegasnya.

Sementara Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman mengatakan, tahun 2018 ini merupakan tahun politik.  Pilkada menurutnya harus disambut dengan gembira.

“Penyelenggara pemilu harus netral. Sehingga masyarakat tidak ada yang merasa didiskriminasi,” ujar Kapolres.

Dalam pesta demokrasi ada peran penyelenggara di antaranya KPU, Panwaslu, PPK dan PPS, serta KPPS.

Sebagai penyelenggara pemilu, disarankan Kapolres harus bertindak jujur dan adil. Disinggung juga keikutsertaan Bupati Loteng H. Suhaili dalam Pilgub, sehingga menguji netralitas penyelenggara.

“Kandidat pada Pilkada Serentak Tahun 2018 di Provinsi NTB ini adalah Bupati Loteng. Panitia harus bekerja secara profesional,” tegasnya.

Dalam catatan Kapolres, pemilu setiap tahun dilaksanakan, mulai dari Pilgub, Pilkades, Pileg dan Pilpres. Setiap pemilu hampir ada perbedaan.

Panitia diberikan amanah agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik.

“Mari kita semua bersama-sama jalankan amanah ini dengan baik,” ujarnya. (ade)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat