Kemiskinan Turun 1,15 Persen, Bappeda KLU belum Puas

kicknews.today – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Utara rupanya tidak puas melihat penurunan angka kemiskinan di daerahnya. Kendati pada tahun 2017 angka kemiskinan menurun 1,15 persen.

Kepala Bappeda KLU Herianto, Selasa (16/1) mengungkapkan, ketidakpuasan pihaknya lantaran Badan Pusat Statistik (BPS) mematok sampel Garis Kemiskinan (GK) di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang.

“Gili memang daerah yang terkaya maka wajar GK tinggi. Tentu ini akan mempengaruhi cepat lambatnya penurunan kemiskinan massif di desa-desa lain,” ungkapnya.

Menurutnya, GK menjadi indikator jumlah rupiah yang dikeluarkan warga miskin. Tahun 2016, GK tercatat sebesar Rp 387.265 atau meningkat menjadi Rp 398.702 setiap bulan. Untuk itu, Herianto berharap supaya sampel desa tersebut bisa diperbarui.

“Asumsinya jika warga miskin di KLU (memiliki GK tinggi) pindah ke kabupaten lain, mungkin tidak akan miskin. Kita harap kriteria tinggi sedang dan rendah disesuaikan dengan mengubah sampel,” harapnya.

Dijelaskannya, data BPS KLU yang muncul pada awal tahun ini sebagaimana diterima Bappeda, angka kemiskinan di KLU tahun 2017 tercatat dari 33,21 persen turun menjadi 32,06 persen. Atau mengalami penurunan sebesar 1,15 persen.

Kalkulasi presentase itu diambil dari 71.020 orang menjadi 69.240 orang atau jumlah penduduk miskin turun sebesar 1.780 orang.

“Data penduduk miskin ini sifatnya makro dan tugas kita untuk mencari sampai ke persoalan mikronya. Termasuk yang hampir miskin maka jumlahnya 139 ribu, itu juga perlu kita jaga agar tidak menjadi miskin,” jelasnya.

Upaya penurunan angka kemiskinan dikatakannya harus dilakukan secara bersama, sinergi dengan seluruh SKPD dan bergerak secara massif.

Terlepas dari sejumlah program yang dicanangkan pemerintah, Herianto menilai pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan dalam memberikan gaji bulanan sesuai standar UMK Rp 1.883.000 di tahun 2018 juga harus dilaksanakan.

“Jika seluruh program dapat berjalan lancar dibarengi sinergi semua SKPD, tinggal bagaimana memastikan jika masyarakat dapat menerima hak sebagaimana ketentuan. Jika memungkinkan diseleksi karyawan yang dibutuhkan sesuai standar keilmuan, hotel bisa mencari di pemda melalui penyediaan Bursa Tenaga Kerja,” pungkasnya. (iko)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat