in

Dewan Sarankan TGB Pertimbangkan Mutasi Jelang Pilkada

Anggota DPRD NTB, H. Johan Rosihan

kicknews.today – Mutasi yang dilakukan Gubernur NTB, TGH M. Zainul Majdi berturut turut pada Januari ini, mulai mendapat sorotan dari politisi DPRD NTB. Bahkan dewan meminta Tuan Guru Bajang (TGB) mengkoreksi produk mutasi tersebut.

“Memang mutasi adalah kewenangan Gubernur. Namun kewenangan itu juga dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan, ” sorot anggota DPRD NTB, H. Johan Rosihan, Senin (15/1).

Dia menegaskan, mutasi hendaknya dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong dan menempatkan orang-orang yang sesuai pada tempatnya.

“Perlu dikoreksi, mutasi ini jika bertentangan dengan ketentuan, bahwa tidak dibolehkan mutasi enam bulan sebelum dan sesudah Pilkada,” ungkap dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB ini juga mengingatkan, jangan sampai mutasi menjelang Pilkada ditunggangi kepentingan politik dan memihak salah satu calon.

Karena, jika ada motif itu, tidak hanya merugikan Aparatur Sipil Negara (ASN), tapi juga pasangan calon karena bisa jadi pelanggaran.

Kendati demikian, lanjutnya, sepanjang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan, akan dipersilahkan karena itu kewenangan Gubernur.

Disinggung jika mutasi ada muatan politik menjelang kontestasi Pilgub NTB? Menurut Johan, sangat keliru.

“Ini jaman medsos, Bawaslu juga garang jika ada muatan politis. Disamping itu, kalau dimaksudkan kepentingan politik, kan yang diganti juga pasti kecewa dan akan menjadi lawan,” tutupnya.

Untuk diketahui, Kamis (10/1) lalu, sebanyak 217 kepala SMA/SMK sederajat dirombak. Ada sebagian turun menjadi guru biasa, ada juga guru biasa menduduki jabatan kepala sekolah. Mutasi kedua, berlangsung Senin (15/1). Sebanyak 385 pejabat lingkup Pemprov NTB dirombak. Sebanyak 383 pejabat eselon III dan IV, dua diantaranya eselon II. (prm)