Jadilah yang Pertama Tau

Ini Agenda Sidang Paripurna DPRD Lombok Tengah di Tahun 2018

kicknews.today – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akan membahas 19 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di masa persidangan tahun sidang 2018.

Diantaranya lima Ranperda usulan dari DPRD Loteng, sebelas Ranperda usulan Pemkab Loteng, dan tiga Ranperda Komulatif terbuka.

Hal itu disampaikan langsung Ketua DPRD Loteng, H Ahmad Puaddi FT. saat memimpin sidang paripurna dengan agenda pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2018, di ruang utama Kantor DPRD Loteng, Kamis (11/1).

H Ahmad Puaddi FT mengatakan, pada tahun sidang 2017 yang lalu, dalam program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Lombok Tengah yang dituangkan dalam keputusan DPRD Nomor 21 Tahun 2016. Telah direncanakan pembahasan 21 Ranperda yang terdiri dari sembilan Ranperda usul DPRD, 12 usul pemerintah daerah dan tiga komulatif terbuka.

“Dari 21 Rancangan Peraturan Daerah yang direncanakan pembahasannya pada tahun 2017 yang lalu. Pemerintah daerah bersama DPRD telah dapat menyelesaikan 10 Ranperda yang terdiri dari dua Ranperda Inisiatif DPRD, lima Ranperda usul Pemda dan tiga Ranperda komulatif terbuka,” ujarnya.

Capaian kinerja DPRD dalam pembahasan Ranpeda di tahun 2017 itu hanya mencapai setengah dari target yang telah ditetapkan. oleh sebab itu, ke depan pihaknya berharap agar Pemda dan DPRD lebih sungguh-sungguh dalam meningkatkan kinerja dalam mencapai target yang telah di tetapkan bersama.

“Sesuai dengan keputusan DPRD Lombok Tengah nomor 20 Tahun 2017 tentang program pembentukan Perda tahun 2018. Bahwa pada tahun 2018 terdapat 19 Ranperda yang terdiri dari lima Ranperda usul DPRD, sebelas usul Pemerintah Loteng dan tiga Ranperda Komulatif Terbuka,” jelasnya.

Dimana lima Ranperda usul DPRD yaitu tentang pembentukan desa dan perubahan status desa, tanggung jawab sosial perusahaan, perlindungan sumber air baku dan mata air, serta tentang penguatan kapasitas tenaga kerja dan tentang pendidikan karakter.

Sementara sebelas Ranperda usul pemda yakni tentang pinjaman daerah, perubahan atas peraturan daerah nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perubahan atas perda nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lombok Tengah tahun 2016-2021, dan tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi wilayah perkotaan Sengkol.

Selain itu ada juga tentang rencana induk pengembangan pariwisata, peraturan daerah nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Lombok Tengah, pengelolaan kekayaan daerah, pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa, dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, serta rancangan peraturan daerah tentang kawasan penyangga KEK.

“Selain Ranperda usul DPRD dan usul pemerintah daerah, pada tahun 2018 kita juga akan membahas tiga Ranperda komulatif terbuka yaitu tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019,” paparnya.

Dimana rencana kerja DPRD itu telah menyusun beberapa agenda penting yang akan dilaksanakan pada tahun sidang 2018 yang terbagi dalam tiga masa persidangan.

Masa persidangan pertama dimulai bulan Januari sampai April, masa persidangan kedua yang dimulai bulan Mei sampai Agustus, dan masa persidangan ketiga dimulai bulai September sampai Desember 2018.

“Pada masa persidangan ketiga ini, selain melanjutkan pembahasan beberapa Ranperda yang tertuang dalam Propemperda 2018, DPRD bersama pemda akan memfokuskan pada kegiatan pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2018, serta pembahasan APBD tahun anggaran 2019. Sebagaimana yang telah kita laksanakan pada tahun 2017,” pungkasnya. (ade*)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat