in

7 Faktor Paling Mempengaruhi Kerusakan Hutan dan Buruknya Tata Lingkungan NTB

ilustrasi kerusakan lingkungan

kicknews.today – Daya dukung lingkungan lingkungan NTB semakin tak berdaya dengan laju kerusakan hutan yang semakin parah. Bisa dibayangkan, per tahun 100 hektar hutan rusak setiap tahun akibat perambahan dan illegal logging.

Konsep perencanaan pembangunan di NTB yang pro kelestarian lingkungan hanya di atas kertas. Berikut tujuh faktor menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB yang menjadi penyebab utama kerusakan hutan dan umumnya lingkungan :

  1. Illegal Logging

Pada sektor kehutanan  di NTB  luas hutan 1,071 juta ha, kini tersisa tutupannya hanya 22 persen saja dengan laju kerusakan 1,4 persen pertahun. Dengan asumsi jika terus terjadi kerusakan , baik yang disebabkan oleh perambahan hutan, illegal logging dan alih fungsi lahan, maka 20 tahun yang akan datang NTB tidak lagi memiliki hutan, dan tentu akan berdampak pada berbagai ancaman  yang mulai akrab terjadi disetiap tahun  seperti banjir bandang dan krisis air.

  1. Pembangunan

Konsep pembangunan dan pemanfaatan ruang sering menjadi persoalan dan melahirkan konflik di tengah masyarakat. Ini  masih terus terjadi terutama di sektor pengembangan pariwisata dan industry perhotelan.

Di Kota Mataram, termasuk kontribusi dari buruknya sistim perizinan, seperti adanya aktivitas pembangunan terlebih dahulu baru mengurus izin, dan tidak jarang menyisakan konflik sosial, di sisi lain pembangunan hotel dan pertokoan di bantaran sungai  telah nyata terjadi dan melanggar aturan namun tidak dilakukan penindakan dan seakan terus di biarkan tanpa ada upanya melakukan penegakan peraturan ), penanganan sampah juga menjadi persoalan yang makin hari makin menghawatirkan termasuk potensi konflik horizontal di tengah masyarakat.

  1. Sektor Pariwisata

Di sektor ini yang memanfaatkan ruang pesisir dan laut, sudah menjadi  umum  bahwa  industri perhotelan  sangat banyak yang menguasai pantai yang seharusnya menjadi milik publik.  Namun  di beberapa tempat seperti di Batu Layar, Senggigi, Sekotong,  dan  Kuta Lombok Tengah sehingga mengancam ruang hidup dan wilayah kelola rakyat.  Pada sektor pendukungnya seperti pemanfaatan air bersih  banyak melanggar aturan dimana ter indikasi banyak industry perhotelan yang menggunakan air tanah secara illegal. Bahkan saat ini di Gili Terawangan ada aktivitas perusahaan asing yang mengelola air permukaan untuk menyuplai air ke hotel-hotel  secara illegal berlangsung  lebih dari 5 tahun dan dilakukan pembiaran  dan kini di tangani pihak penegak hukum namun penindakannya masih lemah dengan UU Air  No 11 tahun1974.

Sementara aktivitasnya yang illegal tentu sangat mungkin bisa ditindak dengan UU No 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, baik perusahaan, pemerintah yang melakukan pembiaran maupun pemilik lahan yang dipakai menjadi lokasi pengeboran tersebut.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika  di atas lahan 1.250 ha, pemerintah hanyagembangkan model pariwisata konvensional yang mengusir rakyat dari tanahnya. Seharusnya pemerintah menyiapkan  porsi atau ruang bagi masyarakat untuk  terlibat  mengelola wisata dan menikmati manfaat dari program tersebut.

  1. Reklamasi Illegal

Di Kecamatan Lembar dan Kecamatan Sekotong  Lombok Barat, ada reklamasi illegal yang dilakukan oleh individu dan atau kelompok-kelompok masyarakat. Ini   jelas melanggar aturan, namun pelakunya hanya diberikan teguran. Dimana seharusnya dilakukan proses hokum, namun justru pemerintah  melakukan pembiaran aktivitas reklamasi illegal tersebut.  Sebab reklamasi tidak mungkin dilakukan oleh rakyat biasa, melainkan pemodal yang mem-back up di belakang.  Rujukan penindakannya UU nomor 26 tahun 20017 tetang Tata Ruang, UU nomor 27 Tahun 2007 tentang pesisir dan Laut dan UU nomor 32 tahun 2009 tetntang pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup.

  1. Konflik Teritorial

Konflik ini  berlangsung lama dan terjadi di berbagai tempat. Negara harus  hadir memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, seperti di Sembalun,  Jurang Koak Sambelia, Cek Bocek Sumbawa, dan di berbagai tempat lainnya termasuk di kawasan pengembangan pariwisata.  Semestinya ini menjadi program prioritas pemerintah untuk diselesaikan. Belum lagi pengelolaan kawasan hutan secara illegal oleh masyarakat mestinya dapat di dorong dengan percepetan perhutanan sosial dengan skema yang sesuai dengan  tipe kawasan  dan secara partisipatif sehingga dapat di rasakan manfaatnya oleh rakyat.

  1. Sektor Pertambangan

Sektor ini, baik skala besar seperti kontrak karya yang dalam beberapa tahun ini ramai dibicarakan soal divestasi saham dan ukuisisi, serta kepemilikan saham.

Hampir komponen bangsa hanya bicara  soal  keuntungan saja tanpa memastikan bagaimana reklamasi pasca tambang/ rehabilitasi kawasan. Disisi lain tambang skala kecil seperti tambang pasir dan  pertambangan emas tanpa izin  dimana-mana dan berlangsung dari puluhan tahun yang tentu sangat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan lingkungannya. Ini  membutuhkan perhatian dan tindakan untuk perbaikan  sehingga dorongan kita adalah moratorium tambang.

  1. Penegakan Hukum Lemah

Penanganan kasus kasus lingkungan di NTB masih sangat minim. Ditambah dengan beberapa kasus illegal logging, pelanggaran tata ruang dan pembangunan  tanpa izin yang selama ini muncul masih sangat minim tertangani. Sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih progressif untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih masif lagi .

“Berbagai isu dan persoalan diatas merefleksikan kepada kita semua bahwa betapa sangat serius dan kompleks persoalan lingkungan di NTB dan berdampak pada berbagai sendi kehidupan. Dan sebuah keniscayaan negara harus hadir memberi rasa keadilan bagi rakyat,” kata Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani. (red)