“Pelaku” LGBT dan Zinah dari Kacamata Seorang Dokter

Oleh: dr Asrarudin Hamid

 “Pezina harus di cambuk, para LGBT itu angkat tinggi-tinggi dan lemparkan hingga mereka mati.”

Ingatan kita tidak bisa terlepas dari kisruh beberapa hari ini menyoal pengajuan Peninjaun Kembali agar Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui perluasan makna zina dan perbuatan cabul pada pasal 284, 285 hingga 292 KUHP. Yang berujung pada penolakan MK dan munculnya “fallacy” pikir sehingga yang berkembang menjadi tagline “MK melegalkan Zina dan LGBT?”.

Sebentar, barangkali soalan di atas cukup menjadi domain pekerjaan para ahli hukum.

Saya hanya ingin membahas bagaimana melihat zina dan (tren) Lesbianism, Gay, Bisexual and Transexualism (LGBT) dari perspektif medis sekaligus upaya memanusiakan mereka.

Sebagai informasi awal, data WHO merilis terdapat 20,9 juta orang di seluruh dunia yang mendapatkan terapi antiretroviral (ARV) pada pertengahan tahun 2017.

Estimasi dan proyeksi

HIV/AIDS yang dirilis oleh Kemenkes pada populasi kunci (usia 15-49 tahun) tahun 2016 adalah sejumlah 785.821 orang, dengan salah satu penjabarannya estimasi pada Lelaki Seks Lelaki (LSL) sejumlah 153.771 orang, Waria sejumlah 10.678 orang dan pelanggan waria adalah 32.396 orang.

Di NTB sendiri dengan memakai metode sama, maka didapatkan data estimasi 6.601 penderita, dengan penjabaran LSL sejumlah 609 orang, Waria sejumlah 126 orang dan pelanggan waria adalah 215 orang.

Stigma.

Stigma muncul karena beberapa keadaan, entah karena kurang pengetahuan, kepandiran dan hal lain.  Beberapa orang bahkan melabeli LGBT sebagai gangguan jiwa.

Meskipun bersadarkan American Psikiatri Assosiation (APA) jika mengacu pada DSM V maka LGBT jelas ia tidak lagi dikategorikan gangguan kejiwaan dalam definisi apapun. Walau demikian, untuk di Indonesia hal itu sementara masih menjadi debatable.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pedoman Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) – III yang menjadi acuan untuk melihat LGBT menegaskan bahwa LGBT bukanlah gangguan kejiwaan tetapi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), yaitu orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, perkembangan dan atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan kejiwaan.

Dengan catatan besar bahwa diagnosa ini jelas ia diagnosa psikiatri, lagi-lagi dengan sedikit catatan tambahan; orientasi seksual sendiri jangan di anggap sebagai sebuah gangguan.

Tetapi stigmatisasi bahwa LGBT di anggap punya tanggung jawab pada hal ihwal HIV/AIDS itu sendiri, jika ditelisik lebih jauh bisa di ambil pada kisah awal kemunculan diagnosa ini.

Altman, menuliskan sebagai berikut, The first cases of AIDS were identified in gay men in the USA, and the disease was originally termed Gay-related Immune Deficiency (GRID).

Di Indonesia, kasus pertama kali tahun 1987 terjadi pada seorang gay.

Muncul pertanyaan benarkah kaum LGBT mengalami stigma?

Arus Pelangi, tahun 2013 pernah merilis data 89,3% kaum LGBT mengalami kekerasan karena identitas seksualnya. 79,1% mengalami kekerasan psikis, 46,3% mengalami kekerasan fisik, 26,3% kekerasan ekonomi, 45,1% kekerasan seksual, 63,3% kekerasan budaya. Lebih jauh rilis data ini sangat memilukan, 17,3% kaum LGBT pernah mencoba melakukan bunuh diri, 16,4% pernah melakukan percobaan bunuh diri lebih dari sekali.

Dengan klausal dan kondisi stigmatisasi di atas barangkali untuk ke depan permasalahan LGBT dan lainnya atau bahkan kasus HIV/AIDS sendiri di Indonesia akan menjadi sebuah bom waktu yang sangat mengerikan jika tidak ditemukan solusinya.

Dilema.

Hal paling penting dari segala stigmatisasi tentu saja tidak jauh dari masalah ini. Isu moralitas dan agama. Jika berbicara pada tatanan definisi dan terminologis demikian maka segala hal ini, entah zina dan LGBT jelas ia adalah masalah penyimpangan. Ulangi, penyimpangan. Lalu apa?

Dengan memakai kacamata “stereotipe” dan “horor benci” barangkali akan menyebabkan semakin menjauhnya dari keinginan-keinginan kita untuk bekerja sama menanggulangi permasalahan ini.

Belum lagi masalah paranoid komunal dengan berbagai latar belakangnya.

Barangkali kita seringkali menemukan kebiasaan para ”agamawan” kita menjelaskan tentang posisi mereka.

“Pezina harus di cambuk, para LGBT itu angkat tinggi-tinggi dan lemparkan hingga mereka mati.”

Lalu dimana posisi kita?

Maka demikian, sebagai kalangan medis. Kita hanya membicarakan bagaimana melihat mereka dari kacamata ilmu medis dengan mengetengahkan satu-satunya prinsip. Profesionalisme.

Profesionalisme barangkali adalah satu-satunya jawaban paling mendesak untuk melakukan upaya preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (rehabilitasi) demi memberikan layanan pengobatan terbaik.

Profesionalisme juga memiliki arti bahwa sebagai seorang insan medis, kami memberikan pengobatan tanpa melakukan stereotipe, politik stigma, minor judgement dan melakukan tindakan-tindakan bahkan bahasa tubuh yang melecehkan. Meskipun pada beberapa keadaan kami juga menyisipkan beberapa saran yang jelas ia akan memiliki korelasi dengan pengetahuan kami mengenai agama, budaya dan bahkan moral itu sendiri.

Tetapi segala hal adalah anomali. Meskipun klausal awal pada Sumpah Dokter kami jelas-jelas menukilkan, “Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial, dalam menunaikan kewajiban saya terhadap penderita.”

Dan barangkali semua kalangan medis memiliki cita-cita adihulung yang satu dan sama. Menyembuhkan semua pasien. Sehat.

Maka untuk masalah ini barangkali sudah saatnya kita bekerjasama dan melakukan sinergisitas yang sebenar-benarnya? Atau membiarkan mereka mati, dalam kesepian dan stigmatisasi yang panjang dan melelahkan. Entah.

Ad mores natura recurrit damnatos, fixa et mutari nescia

Penulis adalah dokter di Puskesmas TJK.

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat