in

NTB Bebas dari Zona Merah Konflik Sosial, bagaimana strategi Polisi?

Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si. pada acara jumpa pers di Lombok Plaza Hotel Mataram

kicknews.today – Nusa Tenggara Barat (NTB) selama ini dikenal publik sebagai dareah rawan konflik sosial dengan predikat zona merah konflik sosial. Akan tetapi dengan usaha maksimal, aparat Kepolisian bekerjasama dengan masyarakat akhirnya NTB terbebas dari predikat tersebut.

Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si. pada acara jumpa pers, Sabtu (23/12) pukul 13.50 WIta menyampaikan, patut disyukuri bahwa NTB mampu mengelola situasi konflik yang terjadi di NTB.

“Sesuai dengan data yang ada di Kepolisian tahun 2016 terjadi 172 kasus konflik sosial, sementara tahun 2017 yang tinggal enam hari lagi akan tutup tahun, kejadian konflik sosial 26 kali,” ungkapnya.

Menurutnya, berdasarkan evaluasi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), pada tanggal 29 September 2017 NTB dinyatakan terbebas dari kategori ‘Zona Merah Konflik Sosial’.

“Kenapa itu terjadi? karena kita memang melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi dan mengolah supaya konflik sosial itu tidak berkembang,” lanjut Brigjen Pol Firli, seraya menambahakan bahwa ada empat pendekatan yang dilakukan dalam menangani kasus konflik sosial di NTB.

NTB terbebas dari predikat zona merah konflik sosial yang selama ini disandang karena dilakukan berbagai upaya oleh pihak aparat keamanan. Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian diantaranya pencegahan, baik pencegahan operasional maupun struktural.

“Kalau kita ingin mencegah suatu konflik maka ada dua hal yang kita lakukan, yang pertama adalah pencegahan secara operasional, yaitu kita memetakan wilayah-wilayah mana yang rentan konflik. Setelah itu kita hadirkan aparat Kepolisian,” jelasnya.

Lebih lanjut Kapolda NTB menambahkan, selain itu juga melakukan pendekatan kemanusian (humanity approach).

“Konflik terjadi biasa karena keterbatasan sumber daya. Karena itu Polisi lakukan aksi sosial di daerah rawan kekeringan dengan menyalurkan air bersih, sehingga alhamdulillah selama musim kering kemarin tidak terjadi konflik sosial,” tuturnya.

Selain itu adalah pendekatan penegakan hukum. Bilamana terjadi konflik sosial dan ditemukan ada penggunaan senjata baik senjata tajam maupun senjata api rakitan, pihak Kepolisian tidak segan-segan melakukan penindakan dan penegakan hukum.

“Ini yang kita lakukan untuk NTB keluar dari zona merah konflik sosial,” ujarnya.

Menjawab pertanyan terkait konflik yang muncul di wilayah Kota Mataram, Brigjen Firli menjelaskan bahwa ada bermacam cara untuk menyelesaikan konflik sosial. Akan tetapi yang pasti penyelesaian terbaik itu adalah penyelesaian oleh pihak-pihak yang berkonflik.

“Kalau konflik itu disebabkan oleh individu maka individunya lah yang harus menyelesaikannya. Kalau konflik itu merupakan bagian konflik dari individu, maka individu itu juga yang harus menyelesaikan, tegasnya.

Dalam konflik yang terjadi, kata Kapolda, menarik untuk dicermati tentang pemaknaan ‘keadilan’ yang dipahami oleh warga, dimana mereka memaknai keadilan dengan persamaan. Artinya dalam melakukan penyelesaian konflik kalau ada warga salah satu kampung yang berkonflik diamankan pihak Kepolisian, maka kampung yang satunya lagi juga harus ada yang diamankan.

“Itulah keadilan menurut pemahaman warga. Keadilan itu tidak harus sama, jelas Brigjen Firli.

Artinya, bahwa dalam realisasinya ‘keadilan bukan persamaan’.

Dalam jumpa pers akhir tahun yang digelar Polda NTB di Lombok Plaza Hotel itu, selain dihadiri puluhan wartawan juga dihadiri para pejabat utama Polda NTB serta Kapolres se-Pulau Lombok. (djr)