in

TGB Bicara Penurunan Kemiskinan di Forum Asia Pasifik

Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi jadi pembicara di acara Asia Pacific Leaders Forum (APLF) 2017 (Foto: Ist)

kicknews.today – Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi menjadi salah satu pembicara di acara Asia Pacific Leaders Forum (APLF) 2017, berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (14/12).

Acara dibuka Wakil Presiden RI, HM Yusuf Kalla dan dihadiri para pemimpin  pemerintahan serta para kepala daerah  negara-negara Asia Pasifik itu, dijadikan momentum berbagi konsep open government dan penurunan angka kemiskinan.

Di hadapan Gubernur Bohol, Philipina, Edgar Chatto dan para peserta APLF 2017 Tuan Guru Bajang (TGB) menegaskan bahwa kunci keberhasilan pemerintahan terletak pada pelibatan masyarakat dalam setiap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan.

Dimana pelibatan yang dimaksud tidak hanya dalam makna yang sempit, melainkan juga melibatkan warga masyarakat beserta seluruh pranata kearifan lokal yang tumbuh, berkembang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat itu sendiri.

“Contohnya di NTB, ada Tuan Guru, Ulama,  Pimpinan Pondok Pesantren dan para tokoh adat serta  tokoh berbasis kearifan lokal lainnya yang menjadi panutan masyarakat selalu dilibatkan,” tuturnya.

Oleh karenanya, dalam pandangan wujud pemerintahan terbuka, sesungguhnya memiliki korelasi kuat dan berhubungan simetris dengan bagaimana pemerintah melibatkan masyarakat pada setiap program pembangunan.

Artinya ketika pemerintah membuat atau merancang sebuah program, maka sejak awal masyarakat harus dilibatkan atau paling tidak mengetahuinya. Dengan demikian akan banyak ide-ide kreatif dan inovatif yang tumbuh dari masyarakat justru mewarnai corak dari program dan kebijakan tersebut.

Sehingga, lanjutnya, program itu menjadi membumi karena sebagian besar ide dasarnya berasal dari sumbangsih pemikiran masyarakat.

Menurut TGB, program tersebut  pada gilirannya bila dalam pelaksanaan ditemukan permasalahan, maka akan sangat mudah ditemukan solusinya.

Juga masyarakat dapat berpartisipasi untuk mengontrol dan mengukur tingkat keberhasilan dan nilai kemanfaatan dari program tersebut bagi masyarakat luas.

“Melalui sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat yang dimulai dari desa,  kini NTB terbilang sukses menurunkan angka kemiskinan,” ungkapnya.

Pada sesi Subnational Leaders Rountable tersebut, TGB menekankan bahwa sistem pemerintahan terbuka juga berlaku pada transparansi anggaran.

Untuk urusan transparansi anggaran, kata Zainul Majdi,  dalam mengetahui dan mengakses anggaran pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Namun juga perlu memerankan pranata kearifan lokal yang ada.

Bisa dikatakan seperti masyarakat etnik di Lombok, Sumbawa atau Bima. Termasuk melibatkan para tuan guru, pemuda, tokoh adat serta elemen masyarakat lainnya dalam mensosialisasikan program, anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.

Dengan pola pemerintahan terbuka saat ini, jelasnya, NTB menjadi provinsi terbaik dalam hal keterbukaan informasi. (prm)